LombokPost – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merinci berbagai upaya mitigasi bencana banjir yang menjadi fokus utama dalam strategi pengurangan risiko bencana di Indonesia.
Pendekatan mitigasi banjir oleh BNPB terbagi menjadi dua kategori utama yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural.
Keduanya yang saling melengkapi untuk menciptakan ketahanan terhadap bencana banjir.
Baca Juga: Pimpinan DPR RI Kawal Bantuan Rp 5,2 Miliar untuk Rehabilitasi Sekolah Terdampak Banjir di Mataram
Mitigasi Struktural Membangun Pertahanan Fisik
Mitigasi struktural berfokus pada pembangunan dan rekayasa fisik untuk mengurangi dampak banjir. Langkah-langkah yang diusung BNPB meliputi:
Pembangunan Tanggul dan Waduk ini dilakukan di titik-titik rawan banjir serta waduk pada daerah genangan air untuk menahan dan mengendalikan volume air.
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kawal Perbaikan Sekolah Terdampak Banjir Mataram
Pembangunan Kanal-Kanal berfungsi untuk menurunkan ketinggian air di daerah aliran sungai dengan menambah dan mengalihkan arah aliran, sekaligus dapat dimanfaatkan untuk irigasi.
Pembangunan Riverside Conservation Area di daerah tengah dan hulu sungai, area ini bertujuan menahan air agar tidak segera menuju muara, memperlambat aliran, dan mengurangi potensi banjir di hilir.
Pembangunan Polder sistem ini dirancang untuk mengumpulkan dan memindahkan air dari tempat dengan elevasi lebih tinggi menggunakan pompa, efektif untuk area dataran rendah.
Baca Juga: Dinas Pendidikan Mataram Usulkan Anggaran Perbaikan Sekolah Terdampak Banjir Rp 5 Miliar
Normalisasi Sungai Selektif dilakukan untuk melancarkan dan mempercepat aliran air sungai secara proporsional.
Pembangunan Pintu-Pintu Air Pengendali Banjir dimana pintu air ini dipasang di ruas-ruas sungai untuk mengontrol debit air sesuai kapasitas sungai.
Pemilihan jenis konstruksi dan prasarana pengendali banjir ini dilakukan melalui tahapan pengenalan kondisi lapangan, penyusunan masterplan, serta studi kelayakan rancang bangun dengan pertimbangan ekologis dan teknis yang terpadu.
Penghijauan (Reboisasi) dilakukan di daerah-daerah yang rawan banjir untuk meningkatkan daya serap tanah.
Desain Komplek Pemukiman yang "Akrab Bencana" dengan mengembangkan desain permukiman yang tahan atau meminimalkan dampak banjir.
Mitigasi Non-Struktural Penguatan Kebijakan dan Kapasitas Masyarakat
Selain infrastruktur fisik, BNPB juga menekankan pentingnya mitigasi non-struktural yang mencakup kebijakan, regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat:
Peraturan Perundangan pembentukan dan penegakan peraturan yang mengatur tentang bencana alam.
Kebijakan Tata Guna Lahan khususnya di dataran banjir dan daerah tangkapan air, untuk mencegah pembangunan yang memperparah risiko banjir.
Standarisasi Bangunan dan Infrastruktur kebijakan yang mengatur standar bangunan, permukiman, serta sarana dan prasarana agar lebih tahan terhadap banjir.
Pembuatan Peta Potensi Bencana meliputi Peta Potensi Bencana Banjir, Peta Tingkat Kerentanan, dan Peta Tingkat Ketahanan untuk pemetaan risiko yang akurat.
Mikrozonasi Daerah Rawan Bencana identifikasi detail area rawan bencana dalam skala lokal, termasuk mikrozonasi sistem drainase perkotaan dan sistem pengelolaan sampah.
Penerapan Batas Sempadan Sungai kebijakan yang mengatur jarak aman pembangunan dari tepi sungai.
Pelatihan, Simulasi, dan Sosialisasi kegiatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana banjir.
Pengendalian Curah Hujan upaya untuk mengurangi intensitas curah hujan, seperti melalui modifikasi cuaca.
Pengembangan Sistem Peringatan Dini dimana pembangunan sistem yang mampu memberikan peringatan awal tentang potensi banjir, sehingga masyarakat memiliki waktu untuk mempersiapkan diri dan mengevakuasi diri.
Melalui kombinasi upaya struktural dan non-struktural ini, BNPB berupaya meningkatkan ketahanan masyarakat Indonesia terhadap ancaman banjir, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
Editor : Siti Aeny Maryam