Melalui Deputi Promosi dan Kerja Sama, BGN RI menggelar Pelatihan Standarisasi Penyelenggaraan Satuan Penyelenggara Pelayanan Gizi (SPPG) dan Uji Kompetensi bagi penyelenggara SPPG se-Pulau Lombok.
Kegiatan yang berlangsung dua hari, Senin–Selasa (6–7 Oktober 2025) di Hotel Merumatta Senggigi, Lombok Barat, ini diikuti 10 SPPG dengan total 40 peserta dari berbagai daerah di Pulau Lombok.
Baca Juga: Kabinet Merah Putih Rapat Maraton di Kertanegara, Prabowo Tekankan Higienitas Program MBG
Sekretaris Deputi (Sesdep) Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN RI Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga SPPG dalam menjalankan program nasional Makan Bergizi Gratis.
“Pelatihan ini menjadi momentum penting agar program makan bergizi gratis tidak hanya dijalankan oleh mereka yang pandai memasak, tetapi juga oleh tenaga yang memahami standar keamanan, kebersihan, dan gizi yang tepat,” ujar Kombes Lalu Iwan.
Ia juga mengingatkan peserta untuk benar-benar fokus mengikuti pelatihan, karena ilmu yang diperoleh akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan gizi di lapangan.
Baca Juga: Ketahanan Nasional Jadi Prioritas, Prabowo Bahas Pangan dan Energi dalam Rapat Kabinet
“Saya berharap peserta bisa fokus, karena ilmu di sini akan menentukan kualitas pelayanan gizi di dapur masing-masing,” pesannya.
Lebih lanjut, Lalu Iwan menjelaskan pelatihan difokuskan pada tujuh standar utama yang wajib diterapkan setiap SPPG di seluruh Indonesia. Ketujuh standar itu meliputi:
1. Kebersihan dan Sanitasi,
2. Keamanan Pangan,
3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3),
4. Operasional Prosedur (SOP),
5. Logistik dan Distribusi,
6. Gizi dan Menu, serta
7. Administrasi dan Pelaporan.
Baca Juga: Realisasi PAD Kota Mataram di Angka 77 Persen, Implementasi di Lapangan Masih Menggunakan Tarif Lama
Menurutnya, standar tersebut akan menjadi acuan nasional dalam penyelenggaraan Program MBG agar masyarakat, khususnya siswa sekolah, mendapatkan asupan yang aman, sehat, dan bergizi seimbang.
“Kami ingin setiap dapur SPPG tidak hanya berfungsi sebagai tempat memasak, tetapi juga sebagai pusat pelayanan gizi yang berstandar tinggi. Ke depan, tenaga penyelenggara SPPG harus memiliki sertifikasi dan kompetensi yang diakui BNSP,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, BGN RI berharap dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku lapangan dalam menyukseskan program prioritas nasional di bidang gizi.
Lalu Iwan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya pelatihan di Lombok.
“Terima kasih kepada panitia dan peserta yang berkomitmen hadir dan belajar. Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi langkah nyata memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, kuat, dan cerdas,” pungkasnya.
Dengan pelatihan ini, BGN RI menegaskan komitmennya untuk meningkatkan mutu dan keamanan penyelenggaraan program gizi nasional. Lombok menjadi salah satu titik penting pelaksanaan pelatihan, dengan harapan praktik baik ini dapat menjadi model nasional bagi daerah lain di Indonesia. (*)
Editor : Marthadi