LombokPost - Ahli geothermal Institut Teknologi Bandung (ITB) Ali Ashat meluruskan pemahaman yang berkembang di masyarakat terkait pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko berkapasitas 2x10 megawatt (MW) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menegaskan, luas Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) tidak sama dengan luas lahan yang digunakan untuk pembangunan fasilitas proyek.
Menurut Ali, WKP memang ditetapkan dalam cakupan wilayah yang luas pada tahap eksplorasi. Namun, saat proyek memasuki tahap produksi, kebutuhan lahannya hanya digunakan untuk fasilitas utama dan penunjang operasional.
"Luas WKP dapat mencapai ratusan hingga ribuan hektare, tetapi lahan yang benar-benar dimanfaatkan sangat kecil. Pemanfaatannya hanya untuk jalan akses, wellpad, jalur pipa, fasilitas pembangkit, dan sarana pendukung lainnya," ujarnya.
Berdasarkan data pengembangan PLTP Mataloko, luas WKP mencapai 996,2 hektare. Sementara kebutuhan lahan aktual untuk pembangunan fasilitas hanya sekitar 13,3 hektare atau sekitar 1,3 persen dari total luas WKP.
Baca Juga: Satu Tahun Mengaspal: Suzuki Fronx Ukir Prestasi dan Dominasi Pasar SUV Compact Indonesia
Angka tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan rata-rata kebutuhan lahan pembangkit panas bumi yang dirilis Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE).
Sementara itu, Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) sekaligus Assistant Manager Project Site PLTP Mataloko Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 2 Adrys Silaban mengatakan pembangunan infrastruktur pendukung tahap awal telah rampung 100 persen.
Fasilitas yang telah selesai dibangun meliputi wellpad A, B, C, dan D, laydown area, jalan akses, serta sistem penyediaan air. Penyelesaian infrastruktur tersebut menjadi tahapan penting sebelum proyek memasuki proses pengeboran sumur panas bumi.
Adrys menegaskan seluruh tahapan pengembangan proyek dilakukan dengan mengedepankan pelibatan masyarakat adat dan menghormati mekanisme adat yang berlaku di wilayah setempat.
Baca Juga: Buru-Buru Tepis Isu Retak: Kapolri Temui Jaksa Agung, Tegaskan Polri-Kejagung Tetap Solid
Menurutnya, pelepasan hak atas tanah dilakukan melalui prosesi adat Gose Ngusu Juta Lange, sedangkan penetapan batas wilayah dilaksanakan melalui prosesi Mula Watu Ngusu yang disaksikan tokoh adat dan para saksi batas.
"Kami memastikan setiap tahapan pengembangan proyek berjalan melalui koordinasi dan musyawarah bersama masyarakat adat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta kearifan lokal," katanya.
Manager PT PLN (Persero) UPP Nusra 2 Avianda Edwin Fachruddin menambahkan pembangunan infrastruktur proyek juga diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Salah satunya melalui pembangunan jalan akses sepanjang sekitar 8 kilometer menuju lokasi pengembangan PLTP Mataloko hingga Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Jalan tersebut dibangun untuk mendukung mobilisasi peralatan proyek sekaligus meningkatkan konektivitas warga.
"Jalan yang kini telah beraspal diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat, memudahkan akses ke lahan pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Sumbawa Gelar Pelatihan Sertifikasi PPK, Dorong ASN Berintegritas dan Profesional
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) RDW Manurung menegaskan pengembangan PLTP Mataloko merupakan bagian dari strategi PLN dalam memperkuat bauran energi baru terbarukan sekaligus meningkatkan keandalan pasokan listrik di Pulau Flores.
"Kami berkomitmen memastikan pengembangan PLTP Mataloko dilaksanakan secara bertahap, terencana, dan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan," tutupnya.
Editor : Marthadi