LombokPost - Sosialisasi 4 Pilar MPR RI tahap VI dilakukan Dr Nanang Samodra, dengan tema: Bhinneka Tunggal Ika sebagai Perekat Persatuan dalam Kemajemukan Bangsa.
Peserta terdiri atas, dosen, mahasiswa, tokoh agama, pegiat perempuan, perangkat desa, dan masyarakat umum.
Kegiatan sosialisasi ini berlangsung Selasa pagi (15/9) di Kampus Universitas Islam Al Azhar, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
Baca Juga: Dua Residen Unram Belajar Operasi Robotik di Belanda
Dijelaskan Anggota MPR RI Nanang Samodra, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh ribuan suku, bahasa, ras, dan agama. Kemajemukan ini merupakan kekayaan sekaligus tantangan bagi bangsa.
Dalam konteks inilah, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengemban tugas konstitusional untuk mensosialisasikan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar keempat, memiliki posisi strategis sebagai semboyan negara yang menjadi modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan dan kekuatan, tetapi sekaligus juga menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan sikap saling menghargai dan menjunjung tinggi perbedaan.
Baca Juga: PLN UIP Nusra Raih Silver CSR PDB Awards 2026 Lewat Program Air Bersih di Lembata
"Semboyan ini bukan sekadar kalimat tanpa makna, melainkan pandangan dunia bangsa Indonesia yang jitu dalam menguatkan integrasi nasional," jelas politisi Partai Demokrat itu.
Sejarah dan makna Bhinneka Tunggal Ika jadi salah satu bahasan. Diterangkan, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular, seorang pujangga terkemuka pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kitab yang ditulis dalam Bahasa Jawa Kuno ini menggambarkan toleransi beragama yang telah lama terjalin di Kerajaan Majapahit.
Frasa lengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa, yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua”. Mpu Tantular menegaskan bahwa sesungguhnya kebenaran itu satu, tidak terbagi, meski pun diwujudkan dalam simbol-simbol yang berbeda-beda.
Baca Juga: Catat! Ini Barang yang Dilarang Dibawa Saat Nonton MotoGP Mandalika 2026
Semboyan ini kemudian diadopsi oleh para pendiri bangsa sebagai simbol persatuan Indonesia. Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Sejak saat itu, Bhinneka Tunggal Ika menjadi navigator bahwa bangsa Indonesia beragam, tetapi tetap satu dalam bingkai NKRI.
Turut diterangkan, implementasi Bhinneka Tunggal Ika dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.
"Pertama, dalam bidang toleransi beragama, kita dapat menghormati teman yang sedang beribadah meskipun berbeda keyakinan," jelas Nanang Samodra, anggota DPR RI Dapil NTB II.
Baca Juga: Perjalanan Ridwan Tukang Sol Sepatu Keliling di Lotim
Kedua, dalam semangat gotong royong, dapat melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan dan saling membantu tetangga yang terkena musibah tanpa melihat perbedaan etnis.
Ketiga, dalam dunia pendidikan, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat ditanamkan melalui pembiasaan bermasyarakat sejak usia dini. Seperti interaksi lintas perbedaan yang dapat memperkuat ikatan sosial tanpa menghilangkan identitas masing-masing.
Keempat, dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi dapat disikapi dengan sikap terbuka untuk mendengarkan pandangan yang berbeda, saling mengenal, dan menghargai perbedaan yang ada.
Baca Juga: Desa Rarang Selatan Dinobatkan Sebagai Desa Terbaik Tingkat Nasional Program Desa Cantik
Di era digital, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika lanjut Nanang Samodra menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Media sosial sering menjadi ruang adu komentar yang panas, penuh sindiran, dan ujaran kebencian. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasa kebersamaan dan semangat Bhinneka Tunggal Ika perlahan mulai memudar.
Tantangan utama meliputi penyebaran hoaks, polarisasi sosial, dan terbentuknya echo chamber yang dapat memperkuat perpecahan. Ada juga kecenderungan generasi muda kurang memiliki kebiasaan berdiskusi dan bermusyawarah, sehingga mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
"Oleh karena itu, diperlukan upaya literasi digital yang kuat agar masyarakat, terutama generasi muda, dapat menyaring informasi dengan bijak dan tidak langsung menelan mentah-mentah apa yang ada di media sosial. Nilai toleransi perlu ditanamkan sejak dini melalui keluarga dan sekolah agar tidak mudah tergerus zaman," jelas pria yang pernah menjabat sekda NTB ini.
Baca Juga: Wakapolda NTB Kerahkan Pasukan BKO ke Dompu dan Bima, Tekankan Pendekatan Humanis
MPR RI memiliki peran strategis dalam sosialisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai Rumah Kebangsaan dan Pengawal Ideologi Pancasila, MPR mendapat mandat untuk menyosialisasikan Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh lapisan masyarakat.
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dilakukan secara masif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk generasi muda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini olehnya diharapkan mampu memberikan pemaknaan yang aktual dan kontekstual terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Melalui pengamalan prinsip Empat Pilar MPR, diyakini bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan diri sebagai bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.
Baca Juga: ASDP, Nadi Logistik Nusa Tenggara Barat, Provinsi Berkarakter Kepulauan
Dalam kegiatan tersebut, ragam pertanyaan muncul dan didiskusikan. Di antaranya mengapa Bhineka Tunggal Ika dijadikan sebagai pedoman strategis bagi penyatuan Bangsa Indonesia? Bagaimana keterkaitan antara Sumpah Pemuda Tahun 1928, dengan Bhineka Tunggal Ika? Bagaimana cara mengimplementasikan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang begitu majemuk dan dinamis?
Ada juga pertanyaan terkait apa yang perlu kita lakukan dalam menghadapi perkembangan zaman yang begitu cepat, utamanya terhadap kekhawatiran akan memudarnya pemahaman tentang Bhineka Tunggal Ika bagi generasi muda. Kemudian dengan adanya implementasi otonomi daerah sejak era reformasi, apakah tidak ada kekhawatiran bahwa otonomi daerah akan memecah belah kesatuan bangsa, terlebih terdapat gejala adanya ego kewilayahan kepala daerah.
Editor : Prihadi ZoldicSumber : Lombok Post