Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa skema ini akan menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) serta karyawan sektor swasta.
Kebijakan WFH ini diproyeksikan berlangsung selama satu hari dalam satu pekan. Menurut Airlangga, detail teknis mengenai aturan ini akan segera dimatangkan oleh kementerian terkait dalam waktu dekat.
“WFH akan didetailkan. Tetapi, sesudah lebaran kita akan berlakukan,” ujar Airlangga usai menunaikan shalat Id di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini bersifat wajib bagi ASN, sementara bagi perusahaan swasta bersifat imbauan. Namun, ia memberikan catatan penting bahwa sektor pelayanan publik tetap harus beroperasi secara normal di kantor demi menjamin kebutuhan masyarakat.
“ASN maupun himbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak, bukan pelayanan publik ya,” imbuhnya.
Untuk implementasi teknisnya, pemerintah akan melakukan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Salah satu alasan utama di balik wacana fleksibilitas kerja ini adalah upaya efisiensi energi. Di tengah tekanan situasi global, pemerintah menilai WFH satu hari dalam lima hari kerja dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.
Berdasarkan kajian awal, pengurangan mobilitas masyarakat selama satu hari kerja berpotensi memberikan penghematan biaya transportasi yang cukup besar bagi pekerja maupun negara.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” jelas Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (20/3/2026).
Baca Juga: ASN Setwan DPRD NTB Direncanakan WFH secara Bergantian
Meski target implementasi dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri 2026, pemerintah tetap akan bersikap fleksibel. Airlangga menyebut bahwa kepastian waktu pelaksanaan akan terus memantau dinamika kondisi geopolitik dan ekonomi dunia.
“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” tuturnya.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi penghematan energi, tetapi juga menjadi model kerja baru yang lebih adaptif bagi tenaga kerja di Indonesia di masa depan.
Editor : Redaksi Lombok Post