Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Bima Dapat Jatah Bantuan Anggaran untuk 600 Rumah Kumuh

Galih Mps • Rabu, 2 Maret 2022 | 22:40 WIB
KUMUH: Rumah milik warga di RT 01, Dusun Pena, Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima terlihat kumuh. (Juliadin/Radar Tambora)
KUMUH: Rumah milik warga di RT 01, Dusun Pena, Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima terlihat kumuh. (Juliadin/Radar Tambora)

BIMA-Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bima mendapat bantuan 600 unit rumah kumuh dari pemerintah pusat.  Anggaran program rumah kumuh berasa dari kantong Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 1,2 miliar. Angka itu jauh meningkat dibandingkan tahun 2021 lalu, yang hanya 100 lebih unit rumah kumuh.


Kabid Perumahan Dinas Perkim Kabupaten Bima Roslina MM mengatakan, alokasi 600 unit rumah tahun ini akan menyebar di 20 desa. Di antaranya, Desa Tambe Sanolo, Bajo, Runggu, Karumbu, Kawuwu, Riamau, Kale'o, dan Oi Panihi. "Setiap desa diberikan kepada 30 KK (Kepala Keluarga)," kata dia, Selasa (1/2).


Setiap KK masing-masing mendapatkan bantuan Rp 20 juta. ’’Dana sebanyak itu untuk peningkatan kualitas, bukan dibangun dari nol,’’ jelasnya.


Roslina tidak mengetahui pasti kapan akan disalurkan bantuan tersebut. Mengacu pada program 2021 lalu, penyaluran anggaran paling cepat pada April atau Mei nanti. Uang dikirim melalui rekening masing-masing penerima bantuan.


"Kebutuhan pembangunan mereka sendiri yang beli. Kami hanya mengawasi di lapangan saja," terangnya.


Sebelumnya, ribuan unit rumah kumuh diajukan pemerintah desa melalui proposal permohonan bantuan. Namun, dari ribuan yang diajukan tersebut, hanya 600 unit yang diakomodir pemerintah pusat. "Pokonya masih banyak rumah kumuh kita. Mungkin yang belum diakomodir, akan dapat di tahun berikutnya," kata dia.


Menyinggung bantuan serupa dari Pemda Bima dan Provinsi NTB, Roslina mengaku hingga kini alokasi tahun 2022 belum ada kepastian. "Di provinsi tahun lalu kami tidak dapat, alasannya pandemi Covid-19.  Gak tahu kalau tahun ini, apakah dialokasikan apa tidak," ujarnya.


Begitu juga dari Pemda Bima melalui dana Pokok Pikiran (Pokir) dewan, sambung dia, masih tidak jelas. Administrasi sebagai bukti alokasi anggaran belum diterima hingga sekarang. (jul/r8)

Editor : Galih Mps
#rumah kumuh #Bima #Dompu