LombokPost-Pengadaan bantuan bibit pohon program small grand diduga bermasalah. Salah satu item jenis bibit, yakni kemiri dinilai tidak sesuai spek. Imbasnya, sejumlah kelompok tani menolak pemberian bibit tersebut.
Berdasarkan RAB yang diketahui kelompok tani hutan (KTH), idealnya tinggi pohon bibit kemiri yang akan diterima para petani berkisar 90 hingga 110 centimeter.
Sementara fakta di lapangan, bibit kemiri itu tingginya hanya sekitar 50 cm. Tentu saja kondisi ini mendapatkan penolakan keras dari para petani. "Sudah ditolak. Kami tidak berani menerima," ungkap Kades Madaprama Ilham, Kamis (14/12).
Karena tidak memenuhi spek dan tidak ingin menjadi masalah, Gapoktan So Cena Maju yang menjadi kelompok binaan Desa Madaprama, Kabupaten Dompu menolak bantuan bibit yang diduga menyalahi spek tersebut.
"Kita minta dikembalikan. Sudah kita laporkan ke yang punya proyek dan janjinya akan diganti," kata Ilham yang juga pengurus Gapoktan.
Desa Madaprama menjadi salah satu desa di wilayah kerja BKPH Ampang Riwo yang Gapoktannya mendapatkan bantuan pengadaan bibit kemiri sebanyak 2000 pohon melalui program small grand, SSF Bank Dunia. Selain kemiri, Gapoktan So Cena Maju juga mendapatkan bibit alpukat 360 pohon dengan harga per pohon senilai Rp 97 ribu. Bibit alpukat ini pula diduga terjadi kekurangan volume sebanyak 160 pohon dan total pagu dana senilai Rp 75 juta.
Berdasarkan hasil investigasi media ini , indikasi kecurangan pengadaan bantuan bibit pohon juga terjadi pada KTH Mada Oi Kahoro Lestari, Desa Anamina. KTH Mada Oi Kahoro Lestari juga akan mendapatkan 1000 pohon bibit kemiri. Alpukat 250 pohon dan Sawo 250 pohon dengan total pagu dana senilai Rp 75 juta. Khusus untuk bibit Kemiri diduga tidak sesuai spek karena tinggi pohon hanya 50 centimeter.
Kondisi yang sama juga dialami KTH Sori Kalate. Petani akan mendapatkan 1000 pohon bibit kemiri, sawo 145 pohon, srikaya 500 pohon, dan alpukat 335 pohon dengan pagi dana Rp 75 juta.
Tenaga pendamping dari lembaga SSF (Strengthning Social Forestry) Ida Wahyuni membenarkan apa yang menjadi penolakan petani. "Iya, petani menolak karena tidak sesuai spek. Dan itu hak petani menolak," sebut dia.
Selaku tenaga pendamping KTH di Desa Madaprama, Ida hanya membantu melakukan pendampingan agar petani bisa melaksanakan program Small Grand secara optimal. "Tentu petani minta bibitnya diganti sesuai spek," tuturnya.
Sementara Kepala BKPH Ampang Riwo Faruk mengatakan, pihaknya secara teknis tidak terlibat dalam proses pengadaan dan penyediaan bibit. "Kami sifatnya mengarahkan. KTH sendiri bertransaksi langsung dengan pihak pengadaan," ungkapnya.
Pihaknya akan segera melakukan koordinasi dan mengkomunikasikan dengan pihak pengadaan bibit, agar secepatnya mengganti bibit yang diduga menyalahi spek. "Bibit yang kurang juga akan ditambah sesuai jumlah yang dipesan," pungkas Faruk. (am/r8)
Editor : Kimda Farida