LombokPost - Kejari Bima memeriksa secara maraton pejabat Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kota dan Kabupaten Bima.
Mereka diperiksa dua hari berturut-turut perihal pengadaan chromebook tahun 2021-2022. Pemeriksaan berlangsung sejak Selasa (12/8) hingga Rabu (13/8).
Kepala Dinas Dikbudpora Bima Zunaidin diperiksa, Selasa (12/8). Zunaidin datang bersama Kepala Bidang Khusnul. "Iya, kadis Dikbudpora Bima sudah diperiksa dan pejabat lainnya," kata dia di Kejati NTB, Kamis (14/8).
Kepada penyidik Kejari Bima, Zunaidin menjelaskan anggaran pengadaan chromebook di Kabupaten Bima masuk kas daerah.
Lalu pembelian dilakukan lewat e-katalog sesuai petunjuk operasional DAK Pendidikan. Saat klik barang, otomatis muncul perusahaan yang sudah terdaftar di e-katalog.
Setelah barang diterima dan diperiksa, penyedia mendistribusikannya ke sekolah, kemudian dibayar melalui kas daerah.
Di hari yang sama, dua PPK proyek Chromebook juga diperiksa, yakni Nasarudin dan Abdul Gani.
Pemeriksaan tak berhenti di situ. Penyidik juga memanggil PPK Dinas Dikbudpora tahun 2021–2022, Syaiful Akbar. Saat diperiksa, dia membawa dokumen yang berkaitan dengan pengadaan Chromebook.
Sebelum Syaiful, jaksa juga memeriksa PPTK Dinas Dikbudpora Kota Bima tahun 2019, Slamet Riyadi. “PPK juga yang kami periksa,” ungkapnya.
Jaksa juga telah memeriksa sejumlah pejabat di Kabupaten dan Kota Bima. Di antaranya, mantan Kadis Dikbud Kota Bima Syamsuddin, Kadis Dikbud Kota Bima Supratman, serta sejumlah PPK juga telah dimintai keterangan. (jlo/r5)
Editor : Jelo Sangaji