LombokPost - Pemprov NTB mendorong optimalisasi dan percepatan pengelolaan Pabrik Garam di Bima. Pabrik garam yang baru rampung dibangun pada akhir Desember 2024 dengan investasi lebih dari Rp 11 miliar tersebut diharapkan dapat menjadi pusat hilirisasi.
Terutama dalam mewujudkan salah satu jenis industrialisasi sektor agrokemaritiman di NTB, khususnya komoditi garam.
"Kabupaten Bima sebagai salah satu daerah penyangga ekonomi garam nasional diharapkan dapat mengoptimalkan pengolahan dan peningkatan nilai tambah garam rakyat di Bima," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim kepada Lombok Post, Minggu (24/8).
Namun, pengelolaannya saat ini masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya, keterbatasan modal, akses pasar, kualitas sumber daya manusia, serta legalitas mutu dan perizinan usaha produk garam.
"Saat ini, pabrik garam Bima masih dikelola koperasi," ujarnya.
Hasil rapat koordinasi dengan Pemkab Bima Minggu lalu, lanjut Muslim, memutuskan pengelolaan pabrik garam ini menggandeng pihak ketiga yang memang sudah go publik dan berpengalaman dalam pengelolaan garam, serta memiliki pasar. "Nantinya koperasi tetap akan dilibatkan," ungkap dia.
Sejauh ini, pengiriman garam ke luar daerah masih berjalan. Pekan ini, sekitar 40 ton garam Bima dikirim ke Sidoarjo dan Surabaya. "Memang belum penuhi target pengiriman. Dengan kondisi pasar dan modal terbatas, sehingga produksinya sesuai pesanan saja," ujar Muslim.
Mengenai kualitas garam, Muslim menegaskan, tak kalah jauh dengan daerah luar. Namun garam bima terkendala bahan baku. "Salah satunya garam Bima cepat sekali panen oleh petani. Makanya kita tetap dorong potensi yang ada. Kitaa optimalkan sesuai segmen yang ada," jelas dia.
Muslim juga mendorong agar kualitas garam berada di NaCL 98 persen. Saat ini, NaCL garam Bima berada di angka 95-96 persen. "Kalau sudah segitu (NaCL 98 persen), orang bakal berebut," tandas Muslim.
Wakil Bupati Bima dr Irfan Zubaidy mendorong lahirnya langkah strategis agar keberadaan pabrik garam dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan petambak garam.
“Kita perlu melakukan kajian terhadap kondisi eksisting komponen peralatan pabrik, sekaligus mengidentifikasi permasalahan teknis dan non teknisnya," katanya.
Kajian ini akan menjadi dasar bagi Pemkab Bima bersama koperasi pengelola untuk mendorong adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan pabrik garam.
"Pengurus koperasi pengelola pabrik garam merespon positif kemitraan dengan pihak ketiga guna mendorong kepastian dan keberlanjutan usaha pengolahan garam di Kabupaten Bima," jelasnya. (jlo/r5)
Editor : Jelo Sangaji