LombokPost - Bupati Dompu Bambang Firdaus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan dan pengendalian inflasi nasional.
Hal ini terlihat saat dia menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) secara daring yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, kemarin.
Rakor ini fokus membahas dua agenda utama:l, yakni arahan Mendagri terkait situasi nasional terkini dan strategi pengendalian inflasi tahun 2025.
Acara yang berlangsung melalui Zoom Meeting sejak pukul 09.00 Wita ini menjadi platform bagi pemerintah pusat untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah daerah.
Tujuannya tak lain untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama terkait stabilitas harga bahan pokok.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan, pengendalian inflasi adalah isu strategis yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh kepala daerah.
Dia menekankan pentingnya kolaborasi antar-tingkat pemerintahan untuk menjaga harga stabil dan memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok di pasar.
"Kondisi global yang dinamis dan ketidakpastian ekonomi menjadi tantangan yang harus diatasi bersama, termasuk isu demo yang sedang terjadi di Indonesia," jelasnya.
Bupati Dompu Bambang Firdaus menyatakan kesiapannya. Dia berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor di tingkat kabupaten dan mendukung penuh kebijakan nasional dalam menjaga daya beli masyarakat.
"Pemkab Dompu akan segera menyusun langkah strategis lanjutan berdasarkan hasil Rakor ini. Fokus kami adalah menyikapi pergerakan harga sembako, memastikan kelancaran distribusi logistik, dan menguatkan data statistik daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan," jelasnya.
Dengan adanya Rakor ini, diharapkan seluruh pemangku kebijakan di daerah dapat menyatukan visi dan bertindak cepat serta tepat dalam menghadapi gejolak ekonomi.
"Langkah ini penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama," tambah Bambang.
Selain diikuti seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Rakor ini juga melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Perum Bulog, KADIN, serta pimpinan perangkat daerah yang membidangi sektor krusial seperti pertanian, ketahanan pangan, perdagangan, keuangan, dan ESDM.
Editor : Jelo Sangaji