LombokPost - Pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) berimbas pada gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemkab Dompu. Diketahui, pemerintah pusat memangkas dana TKD mencapai Rp 158 miliar.
Sekda Dompu Gatot Gunawan PP menjelaskan, hampir semua daerah memiliki keluhan yang sama pasca kebijakan pemotongan TKD. "Dompu ini dipotong 90 persen dari TKD oleh pusat. Dompu ini turunnya hampir Rp 199 miliar," jelas Gatot dihubungi Lombok Post, Minggu (13/10).
Pemotongan ini berdampak terhadap program Pemkab Dompu. Salah satunya gaji PPPK dan PPPK Paro Waktu. "Iya, berdampak, termasuk gaji PPPK," katanya.
Dia menyebut, Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkab Dompu mencapai Rp 590 miliar, sementara total gaji ASN dan PPPK sekitar Rp 628 miliar. "Harus nombok dari anggaran yang lain," sebut dia.
Untuk skema gaji PPPK Paro Waktu, Gatot menegaskan, tidak bisa mengikuti standar Upah Minimum Kabupaten (UMK). Karena budget gaji PPPK di Dompu untuk 3.662 orang butuh anggaran sekitar Rp 200 miliar.
"Kita hitung, sekitar Rp 40 miliar untuk gaji PPPK Paro Waktu. Ndak cukup untuk yang paruh waktu kalau pakai UMK," ujarnya.
Dengan adanya pemangkasan ini, Pemkab Dompu hanya bisa menghemat. Di antaranya, mengurangi belanja program prioritas bupati dan wakil bupati.
"Beliaukan punya banyak janji politik yang tertuang dalam RPJMD. Hanya sedikit yang bisa dilaksanakan, hanya sekitar 10 persen," jelas dia.
Selain itu, Pemkab Dompu akan mengurangi beberapa item belanja. Namun belanja pegawai dan biaya operasional rutin OPD tetap diutamakan. "Terpenting, saat ini OPD bisa survive. Bisa bayar listrik, bayar air, dan bayar ATK," katanya.
Pemkab Dompu juga menyiapkan strategi menghadapi efisiensi dengan menggali potensi PAD. "Kita dorong sektor tambang," tandasnya.
Editor : Jelo Sangaji