LombokPost - Setelah hampir tiga bulan kegiatan belajar mengajar (KBM) terhambat akibat sengketa lahan, Pemerintah Kabupaten Bima akhirnya mengambil langkah tegas.
Pada Kamis (15/1/2026), rombongan Pemkab Bima melakukan pembukaan paksa penyegelan dan penguasaan lahan di SDN 2 Ntonggu, Kecamatan Palibelo.
Tindakan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, didampingi oleh Dandim 1608/Bima Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbongan, dan Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar.
Langkah ini diambil sebagai komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan para siswa yang sempat terampas.
Sekolah Adalah Aset Negara, Bukan Alat Negosiasi Wabup Irfan Zubaidy menegaskan bahwa aksi penyegelan yang dilakukan oleh oknum masyarakat tersebut merupakan tindakan melawan hukum.
Ia menyatakan bahwa lahan sekolah adalah aset pemerintah daerah yang peruntukannya murni untuk kepentingan umum.
Baca Juga: Aksi Mahasiswa di Depan Kampus STKIP Tamsis Diwarnai Perusakan Mobil Dinas Wabup Bima
“Sekolah adalah fasilitas umum yang harus dijaga bersama. Apapun permasalahan yang ada, penyelesaiannya harus melalui jalur hukum dan musyawarah, bukan dengan menghambat aktivitas pendidikan!” tegas Wabup Irfan di lokasi.
Dampak Pilu Selama Penyegelan Selama tiga bulan masa penyegelan, para siswa SDN 2 Ntonggu terpaksa menelan pil pahit.
Mereka harus belajar dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang minim, bahkan beberapa kegiatan belajar terpaksa dipindahkan ke lokasi alternatif yang jauh dari kata layak.
Dengan dibukanya kembali gerbang sekolah, Pemkab Bima memastikan bahwa KBM akan segera berjalan normal kembali mulai hari ini.
Imbauan Musyawarah Tanpa Tindakan Sepihak Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi beserta jajaran asisten dan Kepala BPN Kabupaten Bima yang hadir di lokasi turut mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan sepihak yang merugikan publik.
Pemkab Bima menyatakan tetap terbuka untuk memfasilitasi dialog dan mencari solusi adil terkait permasalahan lahan asalkan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Kehadiran aparat keamanan dan unsur pemerintah daerah di SDN 2 Ntonggu ini menjadi jaminan bagi orang tua siswa bahwa lingkungan sekolah kini telah kembali aman, kondusif, dan siap mencetak generasi penerus Kabupaten Bima tanpa gangguan lagi.
Editor : Jelo Sangaji