LombokPost-Pemkot Bima menerima kunjungan tim verifikasi dan validasi (Verval) dari Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang turun melakukan penilaian usulan sekolah nasional terintegrasi.
Tiga sekolah yang menjadi objek verifikasi yakni SDN 10 Penatoi, SMPN 8 Kota Bima, dan SMAN 4 Kota Bima. Penilaian diawali dengan orientasi di Kantor Wali Kota Bima sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan.
Tim Kemendikdasmen dipimpin R M Suryo S D Donny Putranto didampingi Nia Rahmawati dari Universitas Pancasila sebagai mitra teknis. Kedatangan tim diterima Sekda Kota Bima Muhammad Fakhrunraji.
Baca Juga: Siswa SMKN 1 Bolo Bima Ternyata Dibunuh Tetangga Sendiri
Sekda Kota Bima Muhammad Fakhrunraji menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Kota Bima sebagai salah satu daerah yang mengikuti proses verifikasi nasional.
“Kami berharap Kota Bima dapat memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, sehingga bisa menjadi bagian dari daerah pelaksana Sekolah Nasional Terintegrasi,” ujarnya.
Dia menegaskan komitmenn Pemkot Bima untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong transformasi pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. "Kami selalu mendukung upaya pusat dalam meningkatkan mutu pendidikan," ujarnya.
Program sekolah nasional terintegrasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam mendorong transformasi pendidikan nasional yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga: Limbah Tahu dan Ternak Cemari Drainase, Sekda Kota Bima Perintahkan Segera Bangun IPAL
Program ini mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari pendidikan, teknologi, penguatan karakter, hingga ketahanan lingkungan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sekolah nasional terintegrasi juga diharapkan menjadi model pendidikan masa depan yang mampu mencetak generasi unggul, adaptif, serta tangguh menghadapi tantangan global dan risiko kebencanaan.
Jika ditetapkan sebagai daerah pelaksana, Kota Bima berpotensi mendapatkan berbagai manfaat strategis, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, dukungan sarana prasarana dari pemerintah pusat, hingga peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan.
Selain itu, program ini juga akan memperkuat sistem sekolah tangguh bencana serta meningkatkan daya saing daerah dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Usai orientasi, tim melakukan peninjauan langsung ke tiga sekolah untuk mencocokkan kondisi lapangan dengan data administrasi. Hasilnya kemudian dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) pada bersama pemangku kepentingan daerah, Selasa (19/5).
Dalam FGD tersebut, sejumlah OPD terlibat, di antaranya BPBD yang membahas aspek ketahanan bencana, Dinas PUPR terkait infrastruktur, serta Dinas Dikpora yang mengevaluasi mutu layanan pendidikan.
Kemendikdasmen menggunakan sejumlah indikator dalam proses penilaian, antara lain manajemen sekolah, kompetensi tenaga pendidik, kurikulum, kesiapan digitalisasi, kelayakan sarana prasarana, hingga standar keselamatan dan lingkungan sekolah.
Editor : Jelo Sangaji