LombokPost-Pemkab Dompu tengah bersiap menambah fasilitas pelayanan kesehatan baru di wilayah Kecamatan Woja. Proyek pembangunan Puskesmas Madaparama, yang menjadi puskesmas kedua setelah Puskesmas Dompu Barat, dijadwalkan mulai digarap pada Juli nanti dan ditargetkan rampung untuk diserahterimakan pada akhir Desember 2026.
Untuk memastikan megaproyek yang didanai pusat ini berjalan tanpa kendala, Bupati Dompu Bambang Firdaus meninjau langsung lokasi pembangunan, Jumat (29/5). Dia berjalan kaki mengitari lahan sekitar 4 hektare yang terletak di Pertigaan Jalan Ompu Beko, Desa Madaparama.
Sambil memegang peta lokasi, Bupati Bambang menginstruksikan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk bergerak cepat. Dia meminta segala persyaratan, baik yang bersifat teknis maupun administrasi, segera dilengkapi agar tidak menghambat tahapan proyek.
"Kepada pimpinan OPD, kiranya dalam waktu secepatnya berbagai persyaratan yang diperlukan agar dapat dipenuhi dan dilengkapi tepat waktu," tegas Bambang.
Baca Juga: Dompu Sabet WTP ke-12 Berturut-turut, Bupati Bambang: Bukan Sekadar Prestasi Administratif
Menurutnya, kehadiran Puskesmas Madaparama ini sangat vital dan mendesak. Selama ini, layanan kesehatan di Kecamatan Woja bertumpu penuh pada Puskesmas Dompu Barat yang harus meng-cover kebutuhan medis sekitar 60 ribu jiwa penduduk.
"Jika Puskesmas Madaparama sudah beroperasi, fasilitas kesehatan baru ini diproyeksikan akan langsung mengambil alih penanganan sekitar 30 ribu warga," jelasnya. Distribusi pelayanan ini dipastikan bakal memangkas antrean dan memaksimalkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat yang selama ini overload.
Pembangunan Puskesmas Madaparama ini disuntik anggaran yang cukup fantastis dari DIPA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tahun Anggaran 2026, yakni sebesar Rp 13 miliar sekian miliar.
Baca Juga: Dijanjikan Upah Besar, Dua Remaja Asal Dompu Nekat Jadi Kurir Sabu Hampir 1 Kg
Mengingat dana ini bersumber dari pusat, bupati meminta seluruh elemen masyarakat mengawal kondisi lahan agar benar-benar steril dari bangunan liar atau klaim kepemilikan yang tidak sesuai peruntukannya.
"Sarana prasarana Puskesmas yang akan dibangun ini adalah fasilitas umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang. Dukungan dan penerimaan yang baik dari masyarakat akan memperlancar proses pembangunan fisik gedung pelayanan kesehatan yang vital ini," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Dompu Omiyati Fatimah menjelaskan, seluruh proses pengerjaan, mulai dari tahapan tender hingga pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan, dipegang penuh Kementerian Kesehatan. "Gedung yang dibangun ini proses tender dan pengerjaannya dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kesehatan. Kabupaten Dompu dalam hal ini bertindak sebagai penerima manfaat saja," jelas dia. (gun/r5)
Editor : Jelo Sangaji