Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Pemkot Bima Bidik Predikat Pelayanan Prima, OPD Diminta Maksimalkan Persiapan PEKPPP 2026

Jelo Sangaji • Selasa, 23 Juni 2026 | 15:19 WIB
Asisten III Setda Kota Bima Muhammad Saleh (dua kiri) memimpin rapat persiapan PEKPPP di kantor wali Kota Bima, Senin (22/6).
Asisten III Setda Kota Bima Muhammad Saleh (dua kiri) memimpin rapat persiapan PEKPPP di kantor wali Kota Bima, Senin (22/6).

 

LombokPost-Pemkot Bima mulai mematangkan persiapan menghadapi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2026.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta bekerja maksimal untuk mengejar predikat A atau Pelayanan Prima.

Asisten III Setda Kota Bima Muhammad Saleh mengatakan, PEKPPP menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memenuhi setiap indikator penilaian secara optimal.

"Persiapan ini bukan hanya sekadar memenuhi administrasi penilaian, tetapi merupakan bagian dari upaya bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Target kita adalah meraih predikat A (Pelayanan Prima) melalui kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh OPD," kata Saleh saat rapat persiapan bersama kepala OPD di kantor Wali Kota Bima, Senin (22/6).

Baca Juga: Kades dan Camat Bantah Warga Bajo Bima Alami Kekeringan tapi Krisis Air karena Mesin Pompa Rusak

Menurutnya, perangkat daerah perlu memastikan seluruh instrumen dan dokumen pendukung atau eviden yang menjadi bagian dari penilaian dapat dipenuhi. "Aspek yang dinilai meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, inovasi pelayanan, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat," jelasnya.

Saleh menilai keberhasilan dalam PEKPPP tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai evaluasi pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Saya berharap seluruh perangkat daerah memiliki persepsi yang sama, memahami indikator yang dinilai, serta segera menindaklanjuti berbagai hal yang masih perlu dilengkapi. Mari kita jadikan momentum ini sebagai ikhtiar bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, mudah, dan akuntabel," ujarnya.

Baca Juga: Kejati NTB Temukan PMH di Kasus Proyek Reklamasi Amahami Kota Bima

Dia meminta agar OPD menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam menghadapi pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026, baik untuk kategori mandiri maupun prioritas. 

Editor : Jelo Sangaji
#pekppp 2026 #pelayanan prima #Kota Bima #Pemkot Bima