LombokPost-Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dibangun di enam kecamatan di Dompu. Pemerintah pusat mengalokasi anggaran dari kantong APBN melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan total pagu Rp 27,85 miliar.
Adapun lokasi KNMP tersebar di enam kecamatan, yakni Desa Hu’u dan Jala di Kecamatan Hu’u; Desa Jambu di Kecamatan Pajo; Desa Kwangko di Kecamatan Manggelewa; Desa Malaju dan Karama di Kecamatan Kilo; Desa Soro dan Tolokalo di Kecamatan Kempo; serta Desa Pekat dan Nangamiro di Kecamatan Pekat.
KNMP Desa Jala lebih awal dibangun dan kini sudah rampung tahap pertama. Bupati Dompu Bambang Firdaus bersama Irjen KKP Ade Tajudin Sutiawarman turun meninjau progres pembangunan KNMP Desa Jalan tersebut.
"Peninjauan lapangan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan yang telah direncanakan benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan, sasaran, dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat," kata Bambang, Minggu (27/9).
Baca Juga: Sembilan Kampung Nelayan di Dompu Dijatah Rp 27,8 Miliar
Bupati bersama rombongan memeriksa setiap bagian KNMP Jala. Mulai dari kondisi fisik bangunan, progres pekerjaan, lingkungan, serta areal yang menjadi bagian dari kawasan pembangunan menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut.
"Pemeriksaan lapangan ini sekaligus menjadi upaya untuk memastikan adanya kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan," tegas dia.
Menurut dia, program pemerintah harus dikawal secara bersama-sama. Karena keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik sebuah program dirancang, tetapi juga oleh seberapa kuat pengawasan, koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaannya.
"Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Jala diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata," ujarnya.
Lebih jauh, kata Bambang, kawasan ini diarahkan menjadi bagian dari upaya memperkuat kehidupan dan pendapatan masyarakat nelayan. "KNMP harus mampu menghadirkan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada potensi kelautan dan perikanan," katanya.
Menurut Bambang, peninjauan tersebut juga menjadi ruang untuk melihat secara langsung kondisi dan kebutuhan yang ada di lapangan. Berbagai temuan maupun catatan yang diperoleh menjadi bahan evaluasi untuk memastikan setiap tahapan pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat, transparan, dan akuntabel.
"Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting dalam mengawal program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat," jelas dia.
Kolaborasi tersebut menjadi energi penting bagi Pemkab Dompu untuk memastikan berbagai program strategis yang hadir di daerah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. "Pengawasan secara langsung di lapangan diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan kualitas pembangunan tetap terjaga," tandasnya.
Editor : Jelo JSumber : Lombok Post