LombokPost - Iran akhirnya buka suara soal serangan udara terhadap fasilitas nuklir Fordow yang digempur Amerika Serikat (AS) pekan ini.
Pemerintah Iran, lewat penasihat ketua parlemen Mehdi Mohammadi, mengklaim serangan udara AS ke situs nuklir tersebut sebenarnya sudah mereka prediksi. Bahkan, fasilitas itu disebut telah dievakuasi sebelum bom dijatuhkan.
“Kami sudah kosongkan Fordow beberapa malam sebelumnya. Serangan ini tidak berdampak strategis,” tegas Mohammadi dalam siaran pers resmi, Jumat (21/6).
Serangan ke fasilitas nuklir Fordow Iran merupakan bagian dari operasi besar-besaran Amerika Serikat terhadap tiga lokasi utama nuklir: Fordow, Natanz, dan Isfahan.
Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan pesawat siluman B‑2 Spirit yang menjatuhkan bom bunker buster MOP—bom penghancur bunker terdalam, untuk meruntuhkan instalasi nuklir bawah tanah Iran.
“Fordow is gone,” kata Trump dalam konferensi persnya, menyiratkan klaim bahwa situs yang dulunya sangat dilindungi itu telah luluh lantak.
Namun, Iran membantah kerusakan signifikan. Badan Energi Atom Iran (AEOI) menyatakan hanya ada kerusakan terbatas, sementara peralatan penting telah dipindahkan.
“Serangan ini tidak akan menghentikan program nuklir kami. Anda tidak bisa membom ilmu pengetahuan,” tambah Mohammadi.
Sementara itu, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memastikan tidak ada kebocoran radiasi di sekitar lokasi Fordow maupun fasilitas lain.
“Kami tidak mendeteksi adanya peningkatan radiasi di wilayah manapun,” tulis pernyataan resmi IAEA, yang meredam kekhawatiran global akan insiden nuklir lebih besar.
Israel, yang sempat digadang-gadang terlibat langsung dalam operasi ini, dikabarkan belum menyerang Fordow secara fisik.
Namun, mereka mendukung penuh langkah AS dan mengisyaratkan misi lanjutan. "Operasi belum selesai sebelum Fordow benar-benar dimatikan," kata penasihat keamanan Israel, Tzachi Hanegbi.
Pascaserangan, Iran langsung membalas dengan meluncurkan rudal ke wilayah Israel. Sejumlah warga sipil dilaporkan terluka.
Ketegangan ini mendorong PBB untuk menyerukan deeskalasi, mengingat konflik dapat meluas dan membahayakan kawasan. (***)
Editor : Alfian Yusni