LombokPost - ASEAN (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara) secara kolektif adalah kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia. Ekspor menjadi senjata andalan mereka.
Karena itu, ASEAN, dengan Indonesia di dalamnya, sangat berkepentingan dengan penerapan kebijakan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat (AS) sebagaimana yang telah diumumkan Presiden Donald Trump.
Tanpa menyebut AS secara spesifik, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut kebijakan tersebut, juga pembatasan ekspor serta halangan investasi, sebagai “instrumen rivalitas geopolitik yang telah dipertajam.”
Mengutip AFP, di hadapan ketidakpastian global, Anwar pun mengajak para anggota ASEAN untuk meningkatkan perdagangan antarmereka.
“Di saat kita tengah mencari cara untuk mengatasi tekanan eksternal, kita perlu memperkuat pondasi internal. Meningkatkan perdagangan di antara sesama anggota ASEAN, menggenjot investasi satu sama lain, dan meningkatkan integrasi lintas sektor. Di hadapan kondisi dunia yang serba tidak pasti, tak perlu ditekankan lebih dalam tentang pentingnya bertindak dengan tujuan di kawasan kita sendiri,” kata Anwar di hadapan para menteri luar negeri ASEAN di Kuala Lumpur Rabu (9/7).
Hari ini, pertemuan ke-58 itu rencananya akan dihadiri Menlu AS Marco Rubio, Menlu Rusia Sergei Lavrov, dan Menlu Tiongkok Wang Yi. Ini memperlihatkan arti penting ASEAN. Dari semua negara ASEAN, baru Vietnam yang telah mencapai kesepakatan dengan AS terkait tarif. Tarif mereka yang semula 46 persen tinggal 20 persen. Adapun Indonesia, Malaysia dan Thailand masih berusaha melakukan negosiasi.
Keberlanjutan Akses
Pemerintah menegaskan akan terus mengedepankan negosiasi untuk menjaga keberlanjutan akses pasar internasional, sambil di saat yang sama tetap mengutamakan kepentingan dan daya saing industri dalam negeri.
“Pemerintah akan terus membuka ruang negosiasi dengan Amerika Serikat untuk menemukan solusi yang seimbang dan berkeadilan,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta kemarin.
Trump akan mengenakan tarif sebesar 32 persen pada Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Trump juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto per 7 Juli 2025, yang menyampaikan komitmen hubungan erat kedua negara, meski AS kini mengalami defisit perdagangan terhadap Indonesia.
Tim negosiasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ini sudah di Washington DC. AS memang masih membuka peluang untuk menaikkan atau menurunkan tarif, bergantung pendekatan masing-masing negara.
Agus menambahkan, berbagai strategi solusi tengah disiapkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk liberalisasi tarif, penguatan regulasi teknis, peningkatan kepatuhan industri terhadap standar internasional, maupun optimalisasi kerja sama teknis bilateral dan multilateral. Dia optimistis industri nasional mampu bersikap adaptif terhadap ketidakpastian gejolak dinamika ekonomi global.
Agus juga meyakini produk-produk manufaktur Indonesia masih lebih berdaya saing dibandingkan dengan negara-negara pesaing. Sebagai contoh, untuk produk tekstil dan alas kaki Indonesia, masih kompetitif dengan tekstil dan alas kaki asal Bangladesh yang akan dikenakan tarif resiprokal sebesar 35 persen.
Selain itu, produk makanan olahan Indonesia juga akan lebih bersaing dibandingkan produk serupa dari Thailand yang akan dikenakan tarif sebesar 36 persen oleh AS. Di sisi lain, Indonesia akan terus meningkatkan kualitas dan daya saing dengan negara-negara BRICS, misalnya Afrika Selatan, yang akan dikenakan tarif sebesar 30 persen.
Arahan Presiden
Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan bahwa penetapan tarif impor 32 persen dari Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia masih dalam proses negosiasi. Dia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk terus memperluas akses pasar Indonesia melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional.
Indonesia saat ini menjalin kerja sama perdagangan dengan sejumlah negara melalui perjanjian seperti Indonesia–Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Peru) serta kesepakatan dengan Kanada dan Tunisia. “Ini upaya-upaya kita untuk memperluas akses pasar kita di luar negeri,” tambahnya.
Semakin Lemah
Dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI pada Rabu (9/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, peran lembaga multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia (World Bank) saat ini semakin lemah, bahkan cenderung tidak dihormati. Hal ini memicu berbagai ketegangan global, termasuk ancaman invasi militer dan perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif AS.
“Hari-hari ini peranan dari lembaga-lembaga multilateral itu menjadi sangat lemah atau tidak dihormati. Yang terjadi adalah hampir mirip dengan sebelum Perang Dunia II, yaitu kalau negara punya tujuan dan punya kepentingan, dia kemudian secara sepihak bisa memaksakan kehendaknya kepada negara lain,” beber Ani.
Ani menilai, situasi tersebut menjadikan kondisi global semakin volatile dan kompleks. Tidak heran jika berbagai lembaga internasional mulai memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun ini dan tahun depan.
“Inilah yang sedang kita hadapi, yang tadinya negara dalam konteks global bekerja sama, di mana satu negara bisa sejahtera dan makmur dengan mengajak negara lain untuk ikut sejahtera, sekarang kalau satu negara sejahtera, berarti negara lain akan berkorban atau terkorbankan,” kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu. (agf/lyn/han/ttg/JPG/r3)
Editor : Pujo Nugroho