LombokPost - Situasi di perbatasan Thailand dan Kamboja semakin memburuk.
Pada Jumat (25/7), Thailand secara resmi mengumumkan status darurat militer di delapan distrik yang berbatasan langsung dengan Kamboja.
Keputusan drastis ini diambil menyusul eskalasi konflik militer yang telah berlangsung selama dua hari berturut-turut, ditandai dengan penggunaan artileri berat oleh kedua belah pihak.
Pengumuman pemberlakuan darurat militer ini disampaikan langsung oleh Komandan Komando Pertahanan Perbatasan Militer di Provinsi Chanthaburi dan Trat, Apichart Sapprasert.
Menurut kutipan dari AFP, ia menyatakan, "Darurat militer kini berlaku di tujuh distrik di Chanthaburi dan satu distrik di Trat."
Langkah ini mengindikasikan bahwa pemerintah Thailand memandang serius ancaman keamanan di wilayah perbatasan dan mengambil tindakan tegas untuk mengamankan warganya serta wilayah kedaulatannya.
Pemberlakuan darurat militer memberikan kewenangan lebih besar kepada militer untuk menjaga ketertiban dan merespons ancaman secara cepat.
Pertempuran sengit antara militer Kamboja dan Thailand memang terus berlanjut tanpa henti memasuki hari kedua, Jumat (25/7).
Laporan dari militer Thailand menyebutkan serangan artileri berat telah dilancarkan sejak sebelum fajar di Provinsi Ubon Ratchathani dan Surin.
Yang lebih mengkhawatirkan, Thailand juga secara spesifik mengklaim bahwa Kamboja menggunakan artileri dan sistem roket canggih jenis BM-21 buatan Rusia dalam serangannya.
Jenis persenjataan ini menunjukkan peningkatan drastis dalam tingkat kekerasan konflik dibandingkan bentrokan awal yang lebih terisolasi.
"Pasukan Kamboja telah melakukan pemboman berkelanjutan menggunakan senjata berat, artileri lapangan, dan sistem roket BM-21," demikian pernyataan militer Thailand, sebagaimana dikutip oleh Channel NewsAsia. Klaim ini memperkuat narasi Thailand mengenai provokasi dan agresi dari pihak Kamboja.
Menanggapi gempuran tersebut, militer Thailand menegaskan bahwa mereka pun tidak tinggal diam.
Mereka menyatakan, "Pasukan Thailand telah merespons dengan tembakan dukungan yang sesuai dengan situasi taktis," menandakan bahwa mereka membalas serangan dengan kekuatan yang setara demi mempertahankan diri dan wilayahnya.
Eskalasi kekerasan yang terus berlanjut ini telah memicu kekhawatiran serius di tingkat tertinggi pemerintahan Thailand.
Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, memberikan peringatan keras.
Ia menyatakan bahwa jika aksi kekerasan ini tidak segera dihentikan dan diredam, konflik ini berpotensi besar untuk mengarah pada perang terbuka berskala penuh.
Pernyataan seorang kepala pemerintahan ini menggarisbawahi urgensi penyelesaian diplomatik, mengingat dampak dahsyat yang bisa ditimbulkan oleh perang antara dua negara tetangga yang memiliki sejarah konflik perbatasan yang panjang dan rumit.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi, konflik yang pada hari pertama dilaporkan hanya terjadi di enam titik, kini telah meluas secara signifikan.
Pertempuran telah menyebar ke setidaknya 12 lokasi berbeda di sepanjang perbatasan, menunjukkan penyebaran geografis dari bentrokan tersebut.
Perluasan area konflik ini secara otomatis meningkatkan risiko jatuhnya korban jiwa, kerusakan infrastruktur yang lebih parah, dan potensi pengungsian massal warga sipil dari kedua belah pihak yang tinggal di daerah perbatasan.
Situasi ini juga berpotensi mengganggu jalur perdagangan dan stabilitas ekonomi di kawasan perbatasan yang vital bagi kedua negara.
Komunitas internasional, khususnya negara-negara anggota ASEAN, kini memantau situasi dengan cermat dan penuh keprihatinan.
Ada seruan yang sangat kuat untuk menahan diri dari tindakan provokatif lebih lanjut dan mencari solusi damai melalui jalur dialog dan negosiasi diplomatik.
Konflik bersenjata yang berkepanjangan antara dua anggota kunci ASEAN tentu akan merusak citra dan stabilitas regional secara keseluruhan, serta berpotensi menarik intervensi pihak luar yang bisa memperumit situasi.
Ancaman perang terbuka antara Thailand dan Kamboja kini menjadi bayang-bayang kelam yang harus segera diatasi oleh kedua belah pihak dan juga melalui mediasi internasional sebelum kerugian yang lebih besar dan tak terkendali terjadi.***
Editor : Fratama P.