LombokPost - Kanada mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina secara resmi pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 yang akan digelar September nanti.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney seperti dilansir dari AFP.
Kanada mengikuti jejak Prancis dan Inggris yang sebelumnya telah mengisyaratkan rencana serupa.
Dalam konferensi persnya, Carney mengatakan untuk meredakan konflik Gaza langkah pengakuan solusi dua negara diperlukan.
Kanada menjadi negara G7 ketiga yang menyatakan dukungan pengakuan negara Palestina.
“Kanada bermaksud mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September 2025,” ujar Carney.
Dia menegaskan bahwa semakin memburuknya kondisi warga sipil di Gaza menjadi alasan dalam keputusan ini.
Carney mengatakan solusi dua negara akan bisa tercapai.
Apalagi di parlemen Israel sudah ada pemungutan suara yang hasilnya menyerukan aneksasi Tepi Barat. Parlemen Israel juga mneilai ada kegagalan untuk mencegah bencana kemanusiaan di Gaza.
"Setiap jalan menuju perdamaian abadi bagi Israel juga mengharuskan Palestina mendapatkan kestabilan,” ungkapnya.
Carney menegaskan bahwa dukungan Kanada didasarkan pada komitmen Otoritas Palestina yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas terhadap reformasi signifikan.
Dalam hal ini termasuk janji menggelar pemilihan umum pada 2026 dan tidak melibatkan Hamas.
Reaksi Keras Trump
Sikap Kanada menandai perubahan kebijakan dan memicu reaksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengatakan akan sulit membuat kesepakatan perdagangan dengan Kanada setelah negara itu mengumumkan akan mendukung kenegaraan Palestina.
"Wow! Kanada baru saja mengumumkan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina. Itu akan sangat menyulitkan kami untuk mencapai kesepakatan dagang dengan mereka. Oh, Kanada!" tulis Trump di platform media sosial Truth Social seperti dilansir dari Al Jazeera.
Kanada dan AS sedang berupaya merundingkan kesepakatan perdagangan paling lambat tanggal 1 Agustus. Trump mengancam akan mengenakan tarif sebesar 35 persen pada semua barang Kanada yang tidak termasuk dalam perjanjian perdagangan AS-Meksiko-Kanada.
Sikap yang berbeda ditunjukkan negara-negara Arab seperti Qatar, Arab Saudi, dan Mesir. Mereka menyerukan agar Hamas mengakhiri kekuasaan di Gaza. Negara-negara itu juga minta Hamas agar menyerahkan senjata kepada pemerintah Palestina. Ini bagian dari upaya mengakhiri perang yang berkepanjangan di Gaza.
Langkah ini tertuang dalam sebuah deklarasi bersama yang disepakati oleh 17 negara, Uni Eropa, dan Liga Arab pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam deklarasi itu menyinggung solusi dua negara (two state solution) bagi konflik Israel-Palestina.
Dilansir dari AFP, dalam deklarasi itu disebutkan Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan senjata kepada otoritas Palestina. Selain itu ada dukungan dan keterlibatan internasional untuk pembentukan Palestina yang berdaulat dan merdeka.
Konferensi di New York itu dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyebut deklarasi tersebut sebagai bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya. "Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengutuk Hamas, mengutuk 7 Oktober, menyerukan perlucutan senjata Hamas, menyerukan pengecualiannya dari pemerintahan Palestina, dan secara jelas menyatakan niat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di masa depan," ujarnya. (lyn/gas/JPG/r3)
Editor : Jelo Sangaji