LombokPost - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap ngotot untuk menguasai Kota Gaza.
Dia berdalih rencana itu merupakan cara tercepat dan terbaik untuk mengakhiri perang selama 22 bulan ini.
Namun dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Asisten Sekjen PBB Miroslav Jenca memperingatkan bahwa jika rencana ini dijalankan, justru akan memicu bencana kemanusiaan di Gaza yang sudah mengalami penderitaan luar biasa.
“Jika rencana ini dijalankan, kemungkinan besar akan memicu bencana lain di Gaza, berdampak luas, menyebabkan perpindahan paksa, pembunuhan, dan kehancuran—menambah penderitaan penduduk," kata Jenca Senin (11/8).
Kematian Anak Meningkat
Kementerian Kesehatan Gaza mencatat kematian akibat malnutrisi telah mencapai 217 orang, termasuk 100 anak. Ramesh Rajasingham, Direktur OCHA dalam PBB, menegaskan bahwa kondisi saat ini bukan lagi krisis pangan yang mengancam, melainkan kelaparan.
Didukung AS
Beberapa negara seperti Inggris, Perancis, Jerman, dan Aljazair menyerukan agar Israel menghentikan rencana tersebut karena beresiko melanggar hukum internasional dan memperburuk krisis. Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) tetap mendukung Israel dan menolak langkah praktis PBB untuk mengecam keputusan tersebut.
Lima Jurnalis Tewas
Baca Juga: Kanada Susul Inggris dan Prancis Akui Palestina, Negara Arab Minta Hamas Akhiri Kekuasaan di Gaza
Israel menyerang tenda di luar gedung utama Rumah Sakit Al-Shifa, Minggu (10/8). Serangan itu menewaskan tujuh orang. Al Jazeera mengonfirmasi bahwa lima di antara korban adalah jurnalisnya, termasuk Anas al-Sharif.
Israel mengklaim Al-Sharif merupakan pemimpin sel Hamas, yang menyamar sebagai jurnalis Al Jazeera.Namun klaim itu ditolak oleh Al Jazeera, tidak ada bukti kredibel atas tuduhan Israel tersebut.
Dukungan untuk Palestina Bertambah
Pemerintah Australia akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-80 pada September mendatang. Langkah bersejarah ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Anthony Albanese usai rapat kabinet di Gedung Parlemen, Canberra.
Dalam pernyataannya, Albanese menegaskan bahwa keputusan ini mencerminkan komitmen Australia terhadap perdamaian dan keadilan di Timur Tengah. Dia juga menyoroti pentingnya solusi dua negara sebagai jalan keluar terbaik dari konflik yang telah berlangsung lama.
“Solusi dua negara adalah satu-satunya harapan terbaik bagi umat manusia untuk memutus lingkaran kekerasan di Timur Tengah, sekaligus mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” ujar Albanese dilansir dari The Guardian Senin (11/8).
Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran global atas rencana Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di sebagian wilayah Jalur Gaza. Dengan pengakuan resmi ini, Australia bergabung dengan sejumlah negara besar lainnya seperti Prancis, Inggris, dan Kanada, yang sebelumnya telah lebih dulu mengakui Negara Palestina.
Langkah Australia ini dinilai sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kedaulatan dan legitimasi internasional. (han/gas/JPG/r3)
Editor : Pujo Nugroho