Ribuan warga turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan “No Xi Jinping” dan “Stop China’s Pressure”, menuding Beijing kerap bersikap agresif terhadap kebijakan luar negeri Seoul.
Aksi protes itu mencerminkan meningkatnya ketegangan diplomatik antara dua negara. Para demonstran menolak kehadiran Xi karena menilai Tiongkok terlalu ikut campur dalam urusan politik dan ekonomi Korea Selatan, terutama terkait isu keamanan kawasan dan kebebasan berbicara.
Namun, di tengah gelombang unjuk rasa tersebut, muncul kekhawatiran akan meningkatnya sentimen anti-Tiongkok yang bisa berujung pada diskriminasi terhadap warga keturunan Tionghoa.
Sejumlah aktivis hak asasi menyerukan agar masyarakat membedakan antara kritik terhadap kebijakan pemerintah Tiongkok dan kebencian terhadap etnis tertentu.
“Kekuatan demokrasi diukur bukan dari banyaknya protes, tapi dari bagaimana kita mengelolanya dengan tanggung jawab dan menghormati martabat semua orang,” ujar seorang aktivis pro-demokrasi di Seoul seperti dikutip The Guardian.
Bagi warga keturunan Tionghoa di Korea Selatan, situasi ini terasa menegangkan.
Ji, seorang warga yang lahir dan besar di Seoul, mengaku gelisah melihat arah perdebatan publik.
“Tiongkok adalah tanah air saya, tapi Korea juga rumah saya. Melihat protes seperti ini membuat saya cemas tentang masa depan kami di sini,” ujarnya.
Pemerintah Korea Selatan diminta menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan pencegahan potensi diskriminasi.
Pengamat menilai, jika tidak dikelola dengan hati-hati, gelombang penolakan terhadap Xi Jinping bisa berkembang menjadi masalah sosial yang lebih luas. (lyn/gas/JPG/r3)
Editor : Siti Aeny Maryam