Dalam rapat komite parlemen, Takaichi menekankan pentingnya Jepang mengantisipasi skenario terburuk di Selat Taiwan.
"Jika keadaan darurat di Taiwan melibatkan kapal perang dan penggunaan kekuatan, maka itu bisa menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup (Jepang). Yang disebut kontinjensi Taiwan telah menjadi begitu serius sehingga kita harus mengantisipasi skenario terburuk," bebernya, seperti dilansir dari The Guardian.
Reaksi Keras Tiongkok dan Taiwan
Pernyataan Takaichi memicu reaksi keras dari Beijing, salah satunya dari Konsul Jenderal Tiongkok di Osaka, Xue Jian. Xue mengunggah pernyataan bernada ancaman di akun X (sebelumnya Twitter).
"Kami tidak punya pilihan selain memotong leher kotor yang menyerang kami tanpa ragu. Apakah kamu siap?" tulisnya di akun X.
Meskipun unggahan itu kini telah dihapus, pemerintah Jepang mengecam keras isinya. "Kami dengan tegas memprotes dan mendesak agar unggahan itu segera dihapus," kata juru bicara senior pemerintah Jepang, Minoru Kihara.
Ia menambahkan bahwa pihaknya mengetahui beberapa pernyataan tidak pantas lain yang dibuat oleh Xue.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, membela Xue dan menyebut komentarnya sebagai tanggapan atas ucapan Takaichi yang keliru dan berbahaya.
"Tiongkok dengan tegas mendesak Jepang untuk merefleksikan kesalahan historisnya dalam isu Taiwan dan berhenti mengirim sinyal yang salah kepada kekuatan separatis kemerdekaan Taiwan," kata Lin, seperti dilansir dari Xinhua.
Sementara itu, Taiwan turut menanggapi pernyataan Xue. "Pemerintah Taiwan memandang serius ucapan bernada ancaman yang disampaikan pejabat Tiongkok terhadap Jepang. Perilaku semacam ini jelas melampaui etika diplomatik," kata juru bicara Kantor Kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, kepada AFP. Duta Besar Amerika Serikat untuk Jepang, George Glass, juga mengkritik pernyataan Xue di X karena dianggap mengancam Takaichi dan rakyat Jepang.
Ketegangan Setelah APEC
Ketegangan ini muncul hanya sepekan setelah Beijing menuduh Takaichi berperilaku keterlaluan karena bertemu dengan penasihat senior Presiden Taiwan, Lai Ching-te, di sela-sela KTT APEC dan memposting foto pertemuan itu di media sosial.
Dalam hukum Jepang, penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa internasional dilarang oleh konstitusi pascaperang. Namun, undang-undang tahun 2015 memungkinkan Jepang menjalankan pertahanan kolektif dalam situasi tertentu, bahkan jika negara tersebut tidak secara langsung diserang. Hal ini termasuk kemungkinan memberikan dukungan kepada sekutu utamanya, Amerika Serikat.
Editor : Redaksi Lombok Post