LombokPost - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pembentukan Board of Peace di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis (22/1).
Tujuannya untuk menyelesaikan konflik internasional dengan biaya keanggotaan sebesar USD 1 miliar (Rp 16,8 triliun). Indonesia termasuk negara yang menyatakan akan masuk ke Dewan Perdamaian yang disebut-sebut menjadi tandingan PBB tersebut.
Dewan Perdamaian itu awalnya digagas untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza yang hancur lebur akibat dibombardir Israel. Namun, mengutip Al Jazeera, belakangan peran dewan tersebut diperluas.
Ada 19 kepala negara/pemerintahan dan menteri yang mewakili negara masing-masing hadir dalam seremoni penandatanganan pendirian Dewan Perdamaian di Davos kemarin. Salah seorang di antaranya Presiden Prabowo Subianto.
Ada pula Presiden Argentina Javier Milei dan Presiden Kosovo Vjosa Osmani. Trump menyebut ke-19 perwakilan negara masing-masing itu, “dalam sejumlah kasus para pemimpin yang populer, tetapi dalam sejumlah kasus lain tidak begitu populer, dan memang demikianlah hidup.”
“Dewan Perdamaian bakal menjadi salah satu lembaga paling penting yang pernah didirikan dalam sejarah dunia,” kata Trump dalam orasinya, seperti dikutip dari The Guardian.
Dia juga meyakinkan semua yang hadir kalau Dewan Perdamaian bakal sukses membangun kembali Gaza. “Gaza akan didemiliterisasi dan dibangun kembali dengan indah,” katanya.
Trump juga mengklaim kalau AS bakal mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan memastikan tersalurkannya bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang memecahkan rekor. Namun, Al Jazeera menyebut klaim itu salah. Sebab, Israel secara rutin melanggar gencatan senjata dan telah membunuh 480 warga Palestina, serta menghambat penyaluran bantuan.
Dewan Perdamaian itu bakal diketuai Trump. Ketika ditanya wartawan Selasa lalu apakah lembaga tersebut bakal menggantikan PBB, Trump menjawab, “Mungkin saja.”
Pekan lalu, Presiden AS dua periode itu menyebut mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan menantu sekaligus penasihatnya Jared Kushner sebagai calon anggota dewan eksekutif lembaga baru tersebut.
Namun, Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah menyatakan penolakan negaranya bergabung dengan Dewan Perdamaian. Inggris juga belum menentukan sikap. Prancis dan Inggris termasuk negara-negara yang mendukung Denmark dalam upaya membentengi pengambilalihan Greenland oleh AS.
Alasan Indonesia
Selain Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, hingga Uni Emirat Arab termasuk negara yang menyatakan ikut bergabung. Para menteri masing-masing negara telah menyatakan keputusan bersama negara-negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump ini. Hal ini ditandai dengan penandatanganan dokumen keikutsertaan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing serta prosedur lain yang diperlukan.
“Para menteri (yang mewakili negara masing-masing) menegaskan kembali dukungan negara-negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, serta menegaskan komitmen untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diatur dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2803,” tulis Kementerian Luar Negeri dalam rilis resmi mereka.
Bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) itu pun mendapat sorotan banyak pihak. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah termasuk yang menyayangkan.
Dia menilai Indonesia tidak perlu menjadi anggota Dewan Perdamaian. Sebab, lembaga tersebut belum memiliki cetak biru yang dimengerti oleh semua anggotanya. Belum lagi, biaya untuk bergabung menjadi anggota resmi luar biasa besar.
Tak hanya itu, kata dia, dengan bergabung dalam lembaga tersebut, Indonesia yang sudah puluhan tahun memiliki komitmen kuat dan didukung bukti diplomatik yang andal justru terpaksa bersinergi dengan negara-negara yang sejatinya tidak sepenuhnya berpihak pada Palestina. “Belum lagi, ada potensi pengambilan keputusan dalam dewan ini dibuat berdasarkan suara terbanyak, dengan Amerika Serikat sebagai penentu akhir,” ungkapnya.
Dengan demikian, lanjutnya, idealisme yang telah dibangun Indonesia selama ini dengan dukungan rakyat di dalam negeri akan kalah jumlah. “Karenanya, Pemerintah Indonesia perlu menjelaskan kepada publik, perihal alasan filosofis hingga diplomatik, mengapa memutuskan menjadi anggota Dewan Perdamaian,” ungkapnya.
Lebih Baik Menunggu
Senada, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana juga menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, Indonesia lebih baik menunggu terlebih dahulu daripada membuat keputusan yang terburu-buru.
“Bagi Indonesia, ikut masuk bukan pro terhadap AS, tetapi bisa jadi karena ada ancaman Trump bakal mengenakan tarif yang lebih tinggi,” ujarnya.
Hal itu terjadi pada Prancis. Saat Macron menolak tawaran bergabung, Trump mengancam tarif impor Prancis ke AS dinaikkan hingga 200 persen.
Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) Vahd Nabyl A. Mulachela menepis semua tudingan tersebut. Dia memastikan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian murni didasarkan pada mandat kemanusiaan dan komitmen terhadap perjuangan Palestina. Hal ini juga sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
“Mengenai Board of Peace (BoP), keanggotaan Indonesia dalam BoP tujuannya adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, pelindungan warga sipil, dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang berada di Gaza,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring kemarin. (lyn/mia/ttg/JPG/r3)
Editor : Kimda Farida