LombokPost - INI pelajaran penting bagi semua pemimpin negara. Bicaralah dengan data yang akurat. Jangan seperti Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berkali-kali menggertak tapi lewat informasi yang tidak tepat.
Dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis (22/1), saat menyampaikan orasi terkait pembentukan Dewan Perdamaian, Trump berkoar kalau AS bakal mempertahankan gencatan senjata di Gaza.
Namun, Al Jazeera mengoreksi, Israel telah berkali-kali melanggar gencatan senjata dan sudah menewaskan 480 orang.
Lalu, dalam serangannya terhadap NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang dikomandani negaranya, Trump menyebut, NATO tidak pernah memberi keuntungan bagi negara yang dia pimpin.
“Kami akan mendukung NATO sepenuhnya, tetapi saya tidak yakin mereka (para anggota NATO lainnya, red) akan melakukan hal yang sama untuk kami,” ujarnya, seperti dikutip dari Euronews.
Klaim tersebut bertolak belakang dengan catatan resmi NATO. AS justru menjadi satu-satunya negara yang pernah mengaktifkan Pasal 5 NATO setelah serangan teror 11 September 2001.
Saat itu, negara-negara anggota NATO memberikan bantuan kepada AS, termasuk peningkatan kerja sama intelijen dan pelaksanaan operasi antiteror Operation Eagle Assist.
Trump juga mengklaim, negaranya pernah menanggung hampir seluruh anggaran NATO. Ia menyebut, kontribusi Washington mencapai hampir 100 persen sebelum dirinya menjabat.
Namun, data NATO menunjukkan kontribusi Amerika pada anggaran bersama aliansi hanya sekitar 15,9 persen pada periode 2024–2025 dan turun menjadi sekitar 15 persen pada 2026–2027.
Batalkan Tarif
Trump juga kembali mengungkit isu Greenland. Ia mengklaim, AS pernah mengelola wilayah tersebut sebelum dikembalikan kepada Denmark. Namun, klaim itu tidak sesuai dengan catatan sejarah. Sebab, kedaulatan Denmark atas Greenland tidak pernah berpindah ke tangan AS.
Sementara itu, dilansir dari BBC, setelah bertemu Sekjen NATO Mark Rutte, Trump mengatakan, dia tidak akan memberlakukan tarif impor yang dijadwalkan ke negara-negara yang menolak idenya menguasai Greenland. Awalnya, ancaman itu akan diaplikasikan mulai 1 Februari.
Alasannya, telah disepakati rencana ke depan terkait Greenland. “Solusi ini, jika terlaksana, akan menjadi solusi yang hebat bagi Amerika Serikat dan semua negara NATO,” katanya melalui Truth Social.
Menanggapi pertemuan Trump dengan Rutte, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menegaskan kembali bahwa yang penting bagi Denmark adalah mengakhiri pertikaian untuk menghormati rakyat Greenland.
“Tidak mungkin AS akan memiliki Greenland. Itu adalah garis merah,” tuturnya. (lyn/ttg/JPG/r3)
Editor : Kimda Farida