LombokPost - ISRAEL resmi menyatakan bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Namun, sulit rasanya untuk percaya badan bentukan Presiden Amerika Serikat itu bakal mampu merealisasikan Gaza atau Palestina secara umum yang stabil dan damai dengan Negeri Yahudi itu berada di dalamnya.
Solusi dua negara yang selama ini turut diperjuangkan Indonesia juga menjadi pertanyaan besar. Sebab, bukan saja Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah menyatakan tak akan membiarkan adanya entitas Negara Palestina di Gaza. Negeri Zionis itu juga terus menancapkan cengkeramannya di Tepi Barat, wilayah yang mereka duduki secara ilegal.
Pada Rabu (11/2) sebanyak 15 rumah warga Palestina di Desa al-Duyuth al-Tahta, dekat Jericho, Tepi Barat, dihancurkan para pendatang Yahudi. Aksi biadab itu hanya berselang tiga hari setelah Kabinet Perang Israel menyetujui berbagai langkah untuk kian menguatkan kontrol atas Tepi Barat.
“Sekitar 50 warga pendatang datang, memaksa para penghuni rumah untuk keluar, lalu menghancurkan rumah-rumah tersebut. Kemudian mereka mengambil semuanya, termasuk ayam,” kata Mustafa Kaabneh, salah seorang warga, kepada AFP.
Sampai Kamis (12/2), militer Israel belum menanggapi upaya konfirmasi AFP. Basem Kaabneh, warga lainnya, membenarkan apa yang disampaikan Mustafa. “Cukup, kamu tak punya rumah lagi di sini,” katanya, menirukan ucapan para pendatang Yahudi.
Jihad Mahaless, seorang aktivis setempat, menambahkan, rumah-rumah yang dihancurkan itu masuk Area C.
Bagian dari Tepi Barat tersebut menjadi wilayah Palestina berdasarkan Kesepakatan Oslo yang diteken pada 1990.
Sekitar 3 juta warga Palestina tinggal di Tepi Barat. Adapun jumlah warga Israel yang tinggal di kawasan yang seharusnya ilegal bagi mereka itu sekitar 500 ribu. Israel sudah menduduki Tepi Barat sejak 1967.
Di antara rencana di Tepi Barat yang telah disetujui kabinet adalah dihapuskannya larangan pendatang Yahudi untuk membeli tanah di Tepi Barat. Juga memperbolehkan pemerintah Israel mendirikan sejumlah situs keagamaan, termasuk di wilayah Otoritas Palestina.
Trump Saja Tak Setuju
Kecaman terhadap kebiadaban Israel di Tepi Barat datang dari berbagai pihak. Senin (9/2) atau sehari setelah Tel Aviv mengumumkan rencana terkait Tepi Barat tersebut, para menteri luar negeri Indonesia, Arab Saudi, Jordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Mesir, dan Turki meneken pernyataan bersama yang mengecam keras langkah Israel tersebut.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas juga mendesak, Amerika Serikat (AS) dan komunitas internasional untuk menanggapi secara keras rencana Israel memperkuat cengkeraman di Tepi Barat. Mengutip Al Jazeera, dalam kunjungan ke Oslo, Norwegia, Abbas mendiskusikan persoalan kekerasan para pendatang ilegal di Tepi Barat dan ulah Israel membekukan bantuan sebesar USD 4 miliar yang ditujukan untuk warga Palestina tersebut dengan Perdana Menteri Jonas Gahr Store.
“Pelanggaran serius ini menuntut respons keras dari pemerintah AS dan komunitas internasional karena menghambat upaya Presiden (Donald) Trump dan melanggar hukum internasional,” kata Abbas.
Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk juga mengecam langkah Israel itu sebagai upaya mengonsolidasikan aneksasi. “Langkah Israel ini pelanggaran terhadap hak warga Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” kata Turk seperti dikutip dari Al Arabiya.
Bahkan Trump juga menentang rencana tersebut. “Tepi Barat yang stabil akan membuat Israel aman, sejalan dengan tujuan yang ingin kami capai untuk menciptakan perdamaian di kawasan tersebut,” kata seorang pejabat Gedung Putih. (ttg/JPG/r3)
Editor : Kimda Farida