LombokPost - Aksi demonstrasi yang menuntut Presiden Bolivia Rodrigo Paz mundur masih melumpuhkan negara itu.
Hingga Sabtu (20/6), lebih dari 40 titik blokade jalan utama masih bertahan meski pemerintah telah menetapkan status darurat nasional selama 90 hari dan mengerahkan militer untuk membubarkan massa.
Blokade yang dilakukan kelompok masyarakat adat, petani koka, dan sejumlah organisasi sipil telah berlangsung lebih dari enam pekan.
Aksi tersebut memutus jalur distribusi logistik sehingga memicu kelangkaan bahan bakar, makanan, dan obat-obatan di berbagai kota besar.
Para demonstran menolak kebijakan ekonomi liberal yang diterapkan Paz dan mendesak presiden yang belum genap setahun menjabat itu segera mengundurkan diri.
"Kami ingin dia pergi. Kami tidak ingin dia menjadi orang yang memerintah," kata pemimpin kelompok Aymara, Lidia Callisaya.
Kerahkan Buldoser
Sebagai respons, Presiden Paz mengumumkan keadaan darurat nasional selama 90 hari. Pemerintah mengerahkan buldoser yang dikawal militer dan polisi untuk membersihkan blokade jalan di berbagai wilayah.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Paz menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan aktivitas masyarakat terus lumpuh akibat aksi demonstrasi.
Baca Juga: Iran Loloskan 26 Kapal dari Blokade Amerika di Selat Hormuz
"Rakyat Bolivia tidak bisa terus-menerus disandera oleh blokade yang mencegah mereka bekerja, belajar, menerima perawatan medis, dan membawa makanan ke rumah mereka," ujarnya.
Serikat Pekerja Hentikan Aksi Protes
Di tengah upaya meredakan krisis, pemerintah telah mencapai kesepakatan dengan Konfederasi Pekerja Bolivia (Bolivian Workers' Central). Setelah mendapat jaminan perusahaan negara tidak akan diprivatisasi, serikat pekerja terbesar di negara itu menghentikan aksi protes.
Namun, kelompok masyarakat adat dan kakao tetap melanjutkan blokade sehingga lebih dari 40 titik strategis masih tertutup. Pemerintah juga menuding mantan Presiden Evo Morales berada di balik gelombang demonstrasi.
Paz menyebut aksi tersebut didalangi kelompok yang berupaya menggulingkan pemerintah. Morales membantah tuduhan itu. "Aksi protes merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap pemerintahan konservatif," kata Morales.
Menteri Dalam Negeri Marco Antonio Oviedo memastikan aparat akan terus menjalankan operasi pembukaan blokade dan menegakkan hukum di seluruh wilayah Bolivia. (rid/idr/gas/JPG/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post Online