LombokPost – Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menuntut militer Israel untuk menghentikan seluruh serangan dan menarik pasukannya hingga ke "garis kuning" (yellow line) sebagai syarat dimulainya implementasi peta jalan (roadmap) perdamaian di Jalur Gaza.
Tuntutan tersebut disampaikan oleh pemimpin politik Hamas, Khalil al-Hayya, saat melangsungkan pertemuan dengan utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner, di Mesir pada Minggu (16/8).
Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut menjadi bagian dari diplomasi intensif AS untuk menghidupkan kembali peta jalan perdamaian 15 poin yang sejauh ini masih mengalami kebuntuan. Agenda diplomasi ini turut dihadiri oleh perwakilan Mesir, Qatar, dan Turki yang bertindak sebagai negara mediator.
Mekanisme Peta Jalan dan Batas Wilayah
Khalil al-Hayya menegaskan komitmen kelompoknya dalam menjalankan poin-poin kesepakatan tersebut. Meski demikian, Hamas mendesak pihak mediator untuk segera memulai periode negosiasi selama 14 hari guna menyusun alur dan jadwal implementasi secara rinci.
"Hamas juga meminta Israel menghentikan serangan di Gaza dan menarik pasukannya hingga yellow line," kata Khalil al-Hayya sebagaimana dilansir The Guardian.
Batas teknis mengenai "garis kuning" tersebut hingga kini belum didefinisikan secara eksplisit. Adapun saat ini, pasukan militer Israel dilaporkan masih menguasai sekitar 60 persen wilayah Jalur Gaza.
Berdasarkan kerangka kerja peta jalan tersebut, Hamas diwajibkan melakukan penyerahan senjata secara bertahap kepada komite teknokrat Palestina yang diproyeksikan mengelola tata pemerintahan sipil di Gaza. Sebagai imbalannya, pihak Israel diwajibkan menghentikan operasi militer dan menarik seluruh pasukannya secara bertahap.
Netanyahu Tolak Penarikan Pasukan
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras menolak penarikan pasukan dari posisi mana pun di Gaza sebelum proses pelucutan senjata Hamas dituntaskan secara menyeluruh. Sikap keras pemerintah Israel ini menjadi salah satu ganjalan utama dalam merealisasikan rencana perdamaian tersebut.
Guna mengurai kebuntuan, Kushner dijadwalkan melangsungkan pertemuan dengan Netanyahu pada Senin (17/8), mendampingi mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair serta Direktur Board of Peace Nickolay Mladenov.
Tekanan diplomatik terhadap Netanyahu terus mengalir dari berbagai negara. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Pakistan, Indonesia, hingga negara-negara mediator secara tegas menyayangkan penolakan Israel terhadap implementasi peta jalan perdamaian tersebut.
Sumber : Jawa Pos