Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di NTB Meningkat

Baiq Farida • Senin, 31 Agustus 2020 | 15:37 WIB
KANTOR PUSAT: Seorang pengendara lewat di depan Bank NTB Syariah, Minggu (30/8/2020).
KANTOR PUSAT: Seorang pengendara lewat di depan Bank NTB Syariah, Minggu (30/8/2020).
MATARAM–NTB menjadi salah satu barometer sistem keuangan syariah di Indonesia berdasar Survei Nasional Literasi dan Keuangan 2019. Daerah ini menempati posisi ketiga dalam hal tingkat literasi, dan posisi keenam untuk inklusi (akses) keuangan syariah.

Tahun 2016 silam, Indeks lietrasi dan inklusi hanya berada di angka 5,1 persen dan 8,4 persen. Pada 2019 menjadi 22,05 persen dan 16,27 persen.

Kepala OJK NTB Farid Faletehan menuturkan, capaian ini tak lepas dari peran konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah. ”Prospek syariah bagus karena masyarakat NTB memang lebih tertarik pada keuangan syariah. Hadirnya Bank NTB Syariah membuat masyarakat makin paham sehingga kepercayaan terhadap bank syariah terus meningkat,” katanya.

Hal ini sejalan dengan jumlah aset bank syariah yang terus tumbuh 27,87 persen pada Juni 2020 menjadi Rp 14,88 triliun secara year on year (yoy). Begitupun dengan grafik Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan yang tumbuh 25,86 persen dan 15,22 persen (yoy) menjadi Rp 9,88 triliun dan Rp 8,71 triliun. Adapun Non Performing Financing (NPF) pembiayaan terjaga pada angka 1,81 persen atau turun 0,09 persen (yoy). ”Pertumbuhan Bank Umum Syariah (BUS) yang lebih tinggi dibanding wilayah Bali, Nusra dan Nasional adalah karena NTB didukung oleh satu BUS milik pemda, 11 cabang BUS dan tiga Bank Perkreditan Rakyar (BPR) Syariah,” jelasnya.

Tantangan bank syariah di NTB kata dia, harus bisa menyamakan posisi setara dengan bank konvensional lainnya. Terutama terkait pelayanan dan program yang diusung. Juga jumlah jaringan kantor harus lebih banyak. ”Terakhir, peningkatan sosialisasi. Karena saat ini masih banyak masyarakat yang belum teredukasi soal perbankan syariah. Baik dari kalangan umum, mahasiswa dan seluruh kalangan lainnya,” ujarnya.

Saat ini pihaknya melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), terus memperluas akses keuangan dan menghindarkan masyarakat dari rentenir. TPAKD Lombok Timur akan dikukuhkan Kamis (3/9) di Selong. Mengusung program unggulan Lotim Berkembang (Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga), Bank BRI dan BNI nantinya menyalurkan KUR dengan subsidi bunga 100 persen. Ditambah Sosialiasi Program Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas) akan dilakukan di Pulau Sumbawa yang juga dilaksanakan September mendatang. (eka/r9)

  Editor : Baiq Farida
#literasi #Inklusi Keuangan Syariah #Kepala OJK NTB Farid Faletehan