LombokPost-PT Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk untuk kebutuhan dua bulan ke depan di NTB aman. Hal ini disampaikan Manajer Penjualan Pupuk Indonesia Area NTB Rudi Sulistya, dalam rapat koordinasi (Rakor) penyaluran pupuk bersubsidi dan persiapan implementasi IPubers, penjualan wilayah 5 PT Pupuk Indonesia, Rabu (17/1).
Dijelaskannya, untuk penyaluran pupuk bersubsidi di NTB terdapat 32 gudang. Satu gudang merupakan unit pengantongan pupuk dan 31 gudang pupuk bersubsidi. Dari 32 gudang ini, Pupuk Indonesia memiliki 34 distributor. Dengan rincian 16 di Lombok dan 18 di Sumbawa. ”34 distributor ini memiliki jaringan 1.600 kios atau pengecer di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Dari 16 distributor di Lombok memiliki 632 kios. Sedangkan di Sumbawa, dari 18 distributor memiliki 968 kios.
Untuk stok, pupuk urea sebanyak 30.902,6 ton atau 269 persen dari ketentuan stok sebesar 11.500 ton. Stok pupuk NPK di NTB 14.247,1 ton atau 224 persen dari ketentuan stok sebesar 6.100 ton. Stok pupuk NPK Kakao 154 ton atau 810 persen dari ketentuan stok 19 ton. ”Artinya, kebutuhan dua bulan ke depan kita masih banyak stok,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, alokasi urea pada 2023 sebesar 182 ribu ton. Jumlah ini berkurang menjadi 130 ribu ton pada 2024. Sedangkan NPK dari 106 ribu ton menjadi 89 ribu ton, dan NPK Kakao dari 1.121 ton menjadi 153 ton. ”Kuota masing-masing kabupaten/kota semua sudah sesuai SK, dan kami menyalurkan per awal 2024 ini,” ujarnya.
Pengurangan ini tentunya masih jauh dari kebutuhan NTB. Sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kebutuhan petani untuk urea sekitar 250 ribu. Alokasi hanya 130 ribu ton ini lantaran anggaran yang dianggarkan saat ini hanya mecukupi sebesar itu.
Meski begitu, pemerintah akan memberikan tambahan subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun secara nasional. Artinya, NTB tentu juga akan mendapatkan tambahan alokasi nantinya.
Hingga 15 Januari 2024, Pupuk Indonesia menyalurkan urea sesuai alokasi sebanyak 23.568,27 ton. Untuk NPK 12.230,68 ton dan NPK Kakao masih 0 persen lantaran belum ada penyaluran. ”Paling besar itu di Lombok Timur,” kata Rudy.
Rudy menambahkan, PT Pupuk Indonesia juga memperluas penerapan sistem penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi iPubers (integrasi pupuk bersubsidi). Tahun ini, seluruh kios pupuk di Indonesia akan menerapkan cara ini.
Vice President Penjualan Wilayah 5 Pupuk Indonesia Miftakhul Zainuddin mengatakan, rakor ini melibatkan semua distributor, kios, pengecer, kelompok tani, hingga Dinas Pertanian NTB. Tujuannya, menyampaikan pada mereka mengenai penebusan pupuk bersubsidi kini semakin dipermudah.
”Petani hanya menggunakan KTP asli bisa langsung menembus sesuai jatah masing-masing,” ujarnya.
Selain itu, Pupuk Indonesia juga menyosialisasikan pada semua satkeholder terkait IPubers. Aplikasi ini telah digunakan di enam provinsi. Nantinya petani hanya perlu membawa KTP asli dan difoto oleh pengecer atau kios pupuk secara real time. ”Hal ini disebabkan karena penelusuran atau validasi dari pada Kementerian Pertanian memperoleh pupuk subsidi ini harus bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
”IPubers ini secara otomatis bisa diketahui kapan, di mana, dan berapa penyalurannya,” imbuhnya.
Penyaluran per 1-15 Januari 2024 ini diakui Miftakhul masih belum bisa menggunakan IPubers. Penyalurannya masih menggunakan cara manual dengan membawa KTP asli sebagai bukti penebusan.
Rencananya, IPubers ini akan mulai aktif optimal pada Februari mendatang. Pada 1-15 Februari, penebusan pupuk bersubsidi bisa langsung menggunakan IPubers, dan data petani penerima langsung tercatat di sana. ”Jadi sudah tidak ada lagi kesusahan petani untuk memperoleh haknya pupuk subdisi. Penebusan ini hanya bisa dilakukan petani yang terdaftar dalam RDKK, kalau belum, maka tidak bisa,” pungkasnya. (fer/r9)
Editor : Redaksi Lombok Post