LombokPost-Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) NTB Berry Arifsyah Harahap membeberkan kondisi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Turut dijelaskan, kendala dan tantangan dalam peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD).
Di NTB, pada semester II 2023 delapan pemerintah daerah sudah terindeks digital dan tiga terindeks maju.
Untuk kategori terindeks maju di antaranya, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat.
Sedangkan untuk kategori terindeks digital di antaranya Provinsi NTB, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kota Bima, dan Kabupaten Bima.
”Semua Pemda telah menginplementasikan Keuangan digital, namun saat ini berada dalam level yang berbeda-beda,” ujarnya.
Dijelaskannya, ada sejumlah peluang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IETPD di NTB.
Di antaranya, meningkatkan penerimaan pemda dengan pemanfaatan QRIS. Yakni dengan menjaga konsistensi komposisi penerimaan melalui kanal QRIS, dikarenakan bobot poin yang tinggi.
”Per Maret 2023, data merchant QRIS sebanyak 301.548,” sambungnya.
Kemudian memperluas kanal elektronifikasi pada pajak dan retribusi, dengan memperbanyak kanal pembayaran non tunai.
Seperti teller, ATM, EDC, UE (uang elektronik) Reader, internet/mobile/ SMS Banking, QRIS, dan E-Commerce.
”Jumlah mesin ATM sebanyak 1.139 dan UE Reader sebanyak 4.385,” katanya.
”Kami juga mendorong pemda dalam mengintegrasikan sistem informasi yang digunakan,” tandasnya.
Anggota Satgas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Ferry Irawan mengatakan, penyelenggaraan Program Championships oleh pemerintah dilakukan untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi.
Dalam rangka optimalisasi capaian championship di NTB, perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan dalam aspek proses, output dan outcome.
”Satgas TP2DD mengapresiasi inisiasi Bank Indonesia bersama pemda yang telah melaksanakan kegiatan asistensi guna memperkuat kualitas laporan baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan tersebut.
Lebih lanjut asistensi championships TP2DD ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi para pemda.
Utamanya untuk dapat meningkatkan transakasi digitalnya. Baik untuk belanja maupun pendapatan yang ada di NTB.
Pj Gubernur NTB H Lalu Gita Ariadi mengatakan, implementasi digitalisasi ekosistem keuangan daerah dilakukan untuk mendukung pariwisata dan digitalisasi transaksi keuangan. Upaya tersebut tentunya perlu diimbangi dengan literasi keuangan, penguatan kapasitas fiskal, serta literasi digital di NTB.
”Sebagai bagian dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dirinya juga menambahkan, Roadmap Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah harus diakselerasi.
Sehingga diperlukan partisipasi aktif dari semua pemda provinsi maupun kabupaten/kota. (fer/r9)
Editor : Kimda Farida