Hal ini berkaca pada hotel-hotel di beberapa daerah di Indonesia yang mulai melakukan pengurangan jumlah karyawan. Pemangkasan karyawan yang dilakukan pengusaha hotel ini erat kaitannya dengan imbas dari kebijakan efisiensi anggaran.
Potensi serupa bisa saja terjadi di NTB lantaran MICE juga memberikan andil cukup besar pada keterisian kamar hotel, terutama city hotel. Jika keterisian kamar terus menurun, tentunya berimbas pada pemasukan hotel yang ikut turun.
HoBaca Juga: Dua Cewek MiChat Digerebek Usai Pesta Sabu Bareng Pria Hidung Belang di Hotel
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB Ni Ketut Wolini mengatakan, ada beberapa hotel telah berkonsultasi terkait dampak efisiensi anggaran pemerintahan saat ini. Kebijakan itu disebutnya sangat berpengaruh terhadap sejumlah hotel yang mengandalkan layanan MICE.
“Kalau kondisi terus menerus seperti ini tidak menutup kemungkinan juga akan ikut memangkas karyawan. Sama kasus kita pada Covid, agak mirip ini,” ujarnya.
Wolini membeberkan, saat ini sudah banyak pengusaha tidak memperpanjang kontrak pekerja harian mereka untuk sementara waktu.
Jika kondisinya tidak lagi seperti sekarang, maka kontraknya akan tetap dilanjutkan. Sedangkan untuk pegawai tetap, PHRI berusaha untuk memberikan solusi kepada pengusaha hotel agar tidak langsung melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kami sarankan agar menggunakan sistem shift seperti pada waktu Covid. Kalau itu tidak bisa dilakukan, barulah ambil langkah PHK. Artinya ada tahapan harus dilakukan oleh hotel, jadi tidak langsung main PHK saja,” jelasnya.
Meski dibayangi potensi PHK, Wolini memastikan sampai dengan saat ini belum ada dilakukan PHK ataupun pemangkasan karyawan di hotel NTB.
Para karyawan hotel diusahakan agar tetap bekerja seperti biasa dengan harapan ada langkah dari pemerintah terkait efisiensi anggaran ini.
“Kita berharap tidak ada efisiensi anggaran di bidang pariwisata, karena ini kan sensitif,” katanya.
“Kalau terus-terusan tidak ada perbaikan dari pemerintah, semua sektor akan berimbas kalau pariwisata sudah stuck. Karena banyak sektor yang berpengaruh, misalnya UMKM, supplier, dan lainnya,” imbuhnya.
Pariwisata NTB pernah beberapa kali jatuh bangun untuk bisa bangkit kembali dari keterpurukan.
Mulai dari gempa Lombok 2018 lalu, sektor pariwisata membutuhkan waktu cukup lama untuk berbenah.
Kemudian disusul adanya Covid-19 di awal 2020 dan pada 2025 ini ada efisiensi anggaran.
“Kalau terus terusan seperti ini akan emergensi ekonomi, karena hotel ini penyumbang terbesar PAD dan investasinya bukan main-main, makanya pemerintah harus segera mengambil langkah,” tandasnya. (fer/r6)
Editor : Siti Aeny Maryam