Namun hasil panen padi yang melimpah di Kabupaten Lombok Utara ini masih belum didukung dengan sarana penggilingan yang memadai.
Hasil panen padi yang melimpah di Kabupaten Lombok Utara ini justru lebih banyak dikirim ke luar untuk diolah menjadi beras karena sarana penggilingan yang ada belum bisa menampung semua hasil panen tersebut.
Baca Juga: Ini Dia Durian Termahal di Indonesia, Hampir Seharga Sepeda Motor Per Buahnya
Hingga saat ini, di Kabupaten Lombok Utara belum ada pengilingan skala besar yang mampu menampung dan mengolah hasil panen padi yang berlimpah tersebut.
Hal inilah yang menjadi alasan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara mendorong BUMD untuk menggali potensi bisnis penggilingan padi skala besar.
Selama ini, bisnis penggilingan padi di Kabupaten Lombok Utara masih dalam bentuk skala kecil, sehingga banyak gabah petani yang menggali penggilingan skala besar di luar, seperti di Lombok Tengah.
Baca Juga: Modal Mulai dari Rp 3 Jutaan Sudah Bisa Jualan Seblak Prasmanan, Berikut Detailnya
Berdasarkan data DKP3 Kabupaten Lombok Utara, rata-rata produksi gabah yang dihasilkan sekitar 6 ton per hektarenya.
Jika melihat luas lahan ribuan hektare, maka gabah yang hasilnya bisa mencapai puluhan ribu ton.
“Biasanya dikirim ke Lombok tengah, karena disana juga tempat penggilingannya.Karena kita tidak punya penggilingan yang berkapasitas besar, hanya yang kecil kecil saja,” jelasnya.
Baca Juga: Tak Perlu Jauh, Kulineran Seafood Lezat Ada di Loang Baloq Mataram
Saat ini hasil produksi padi di Kabupaten Lombok Utara tercatat surplus.
Namun cukup banyak gabah yang dibawa keluar untuk dilakukan penggilingan di Lombok Tengah.
Setelah digiling menjadi beras di sana, kemudian dikirim kembali ke Kabupaten Lombok Utara.
“Kalau kita menghitung-hitung besar sekali kebutuhan untuk heler skala besar ini, mungkin ke depannya BUMD yang menjadi garda terdepan untuk proses pengolahan itu,” terangnya.
Pemda Kabupaten Lombok Utara mempunyai rencana untuk membangun tempat penggilingan padi dengan kapasitas yang besar.
Hanya saat ini terbentur anggaran, sehingga belum bisa terpenuhi dalam waktu dekat ini.
Baca Juga: Tips Memulai Mengolah Ayam Rarang khas Lombok yang Mantap dan Pedasnya Nendang
“Sekarang BUMD ini kita aktifkan kembali oleh Pemkab. Jadi lebih pas dilaksanakan oleh BUMD, karena mereka murni untuk bisnis,” jelasnya.
Sementara ini kata Tresnahadi masih belum ada BUMD yang bergerak di bidang pengolahan penggilingan padi.
Meskipun sebelumnya ada BUMD yang berbisnis di bidang beras, tetapi skalanya kecil.
Baca Juga: 4 Rekomendasi Kuliner yang Wajib Dicoba Saat Berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara
Untuk itu diharapkan ada BUMD dengan skala lebih besar bisa menjadi garda terdepan pengolahan gabah petani Kabupaten Lombok Utara.
Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara, Artadi mengatakan, pihaknya sudah lama menginginkan ada penggilingan padi berukuran besar di Kabupaten Lombok Utara.
Keberadaan penggilingan skala besar di daerah sangat mendesak untuk mempermudah proses pengolahan padi menjadi petani beras di Kabupaten Lombok Utara.
Baca Juga: Coffee Shop di Lombok Utara Ini Menawarkan Suasana Ngopi Asyik dan Unik, Harganya juga Murah Meriah
Saat ini, banyak petani di Kabupaten Lombok Utara terpaksa menjual gabah ke luar daerah dengan harga murah.
Ironisnya, beras hasil penggilingan itu kemudian dijual kembali ke Kabupaten Lombok Utara dengan harga tinggi.
“Kalau gabah kita sudah keluar, kita tidak tahu lagi apakah nanti berasnya murni atau sudah dicampur,” terangnya.
Rencana BUMD mengelola sendiri penggilingan gabah adalah langkah tepat dan dirinya mendorong BUMD untuk membeli seluruh hasil panen petani agar tidak keluar dari Kabupaten Lombok Utara.
“Teknisnya silahkan BUMD berpikir, yang penting jangan sampai gabah petani keluar daerah lagi,” tegasnya.
Selain itu dia mendesak agar BUMD tidak hanya fokus pada penggilingan padi, tetapi juga berani membuka usaha lain yang menjanjikan bagi daerah.
Baca Juga: APA Lombok Utara Terbentuk, Siap Dukung Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Di antaranya pembangunan hotel, pembelian kapal cepat rute Lombok-Bali, hingga produksi air kemasan.
"Kita tidak mau BUMD seperti kemarin, diberi penyertaan modal besar tapi hasilnya nihil, bahkan kantornya saja tidak ada. Kami minta Bupati mencari pengurus BUMD dari kalangan profesional, bukan hanya tempat berkumpulnya tim sukses," tutupnya.
Editor : Kimda Farida