Ketua Satgas Pasti NTB Rudi Sulistyo mengatakan, sosialisasi ini menjadi upaya membekali masyarakat pemahaman mendalam literasi keuangan.
Terutama tentang aktivitas keuangan dan ancaman digital yang terus berkembang.
“Kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari beragam latar belakang, pelaku UMKM, pelajar, hingga masyarakat umum,” ujarnya, Jumat (18/7).
Dijelaskannya, Satgas Pasti terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Tiap perwakilan menyampaikan materi menarik terkait aktivitas keuangan digital pada masyarakat.
Di antaranya, cara bertransaksi aman melalui QRIS dan strategi mengenali investasi yang aman.
Juga identifikasi ancaman kejahatan digital seperti phising, scam, fraud, dan takeover data.
Pihaknya secara rinci menguraikan trik-trik yang kerap digunakan pelaku kejahatan siber.
Di antaranya seperti jebakan link palsu di WhatsApp dan email, pemalsuan QR code, pencurian akun melalui WiFi publik, hingga serangan database dan malware.
"Masyarakat harus hati-hati terhadap link mencurigakan, jangan asal klik. Pelaku cyber crime kini makin canggih, bahkan QR code pun bisa dipalsukan," sambungnya.
Lebih lanjut, Satgas Pasti melakukan pemblokiran terhadap ratusan aktivitas keuangan ilegal yang meresahkan masyarakat.
Terbaru, 427 entitas pinjol ilegal di situs dan aplikasi, serta enam penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang menyalahgunakan data pribadi telah diblokir.
Tak hanya itu, 74 tawaran investasi ilegal penipuan dengan modus duplikasi nama produk berizin pun turut dihentikan.
Satgas Pasti berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sejak awal 2025.
Kini, patroli siber diperkuat oleh sinergi Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Kepolisian Negara RI, dan BSSN.
“Sejak 2017 hingga 31 Mei 2025, Satgas Pasti sudah menghentikan total 13.228 entitas keuangan ilegal, meliputi 11.166 pinjol ilegal atau pimpri, 1.811 investasi ilegal, dan 251 gadai ilegal,” tandasnya.
Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi menekankan pentingnya menjaga data pribadi.
Salah satunya dengan tidak sembarangan membagikan informasi sensitif seperti NIK, OTP, atau data perbankan.
“Literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga bijak dalam menggunakan teknologi,” ujarnya.
Dikatakannya, dengan jumlah penduduk terbesar di NTB, Lombok Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan digital.
Wilayah ini berpeluang menjadi percontohan sukses pemanfaatan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Dengan dukungan infrastruktur, edukasi, dan perlindungan hukum yang memadai, Lombok Timur bisa jadi percontohan,” pungkasnya. (fer/r6)
Editor : Siti Aeny Maryam