Tidak hanya itu, implementasi dan pemahaman masyarakat (literasi) juga dinilai masih sangat rendah.
Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB Alvin Hasani membeberkan, realisasi penghimpunan wakaf uang baru sekitar 1,7 persen.
Jika dikelola secara produktif, maka wakaf dapat berkontribusi hingga 19,4 persen PDB nasional.
Wakaf juga bisa menjadi sumber pembiayaan sosial yang efektif dalam pemberantasan kemiskinan, termasuk pemberdayaan UMKM, pendidikan, dan kesehatan.
Guna mentransformasi wakaf sebagai instrumen ekonomi, BI NTB mendorong integrasi wakaf dalam sistem keuangan syariah.
Polanya melalui kebijakan, inovasi digital, dan sinergi antar lembaga.
“Harapannya masyarakat memahami bahwa wakaf itu bukan hanya ibadah sosial yang terbatas mungkin pada madrasah, masjid, dan makam tetapi juga sebagai instrumen ekonomi produktif yang menumbuhkan kemandirian umat,” jelasnya, Senin (27/10).
Alvin mengatakan, masih terdapat banyak tantangan tantangan yang dihadapi terkait dengan upaya pemuatan wakaf produktif. Yakni rendahnya literasi masyarakat dan juga keterbatasan SDM pengelola.
Oleh karena itu BI NTB berinisiatif mendorong literasi keuangan syariah oleh seluruh jaringan kantor Bank Indonesia.
“Ada Lombok Shariah Festival (LSF), lalu kegiatan ISEF sebagai kampanye wakaf yang ini lebih ke skala internasional,“ katanya.
BI NTB juga mendukung sertifikasi nadzir wakaf untuk menyiapkan SDM yang lebih kompeten dalam hal pengelolaan wakaf, ada juga kampanye digital melalui platform yaitu Satu Wakaf Indonesia.
Ketua Metro Insan Mulia (MIM) Foundation M Romi Saefudin mengaku terkejut mengetahui realisasi penghimpunan wakaf yang masih sangat minim.
PR utamanya adalah literasi wakaf karena NTB masih urutan 12. “Kita masih kalah sama Bali, kita masih kalah sama Papua, yang pertama itu ada di Gorontalo," bebernya.
Data Indeks Literasi Wakaf (ILW) yang dirilis BWI Pusat menunjukkan masyarakat NTB masih terpaku pada pemahaman konvensional, yakni wakaf hanya diartikan sebatas tanah dan bangunan.
Sementara konsep penting seperti wakaf uang, yang merupakan kunci integrasi ke dalam sistem ekonomi syariah modern, belum dipahami secara luas.
“Kalau literasi wakafnya menjadi lima teratas, Insya Allah bisa menggerakkan wakaf,” tandasnya.
Ketua Kelembagaan Kenaziran Badan Wakaf Indonesia (BWI) M Ali Yusuf mengatakan, salah satu pilar penting adalah mengintegrasikan wakaf dalam sistem keuangan syariah atau ekonomi syariah.
Sebab itu, dirinya mendorong pengembangan wakaf uang lebih ditingkatkan.
“Saya kira ke depannya kita harus terus mengembangkan itu, dan sekaligus jadi tantangan. Kami berharap Dewan Kota Mataram juga segera mengurus legalitas sebagai nanti wakaf uang,” ujarnya,
Ali menggarisbawahi dua isu mendasar terkit wakaf, yakni legalitas dan produktivitas. Aset wakaf yang mencapai sekitar 40.000 hektare di seluruh NTB harus segera disertifikasi untuk mencegah sengketa.
"Legalnya itu ya harus bersertifikat wakaf," tegasnya.
BWI mendorong Mataram agar mengubah paradigma dari wakaf pasif menjadi produktif.
Ali Yusuf menyebut, wakaf seharusnya digunakan untuk menopang ekonomi masyarakat.
Seperti diubah menjadi restoran, foodcourt, atau pusat UMKM. Alih-alih hanya untuk masjid atau makam.
Editor : Siti Aeny Maryam