Program unggulan ini disiapkan untuk menjadi motor penggerak ekspor komoditas non tambang.
Sekaligus mempertegas visi besar NTB makmur dan mendunia.
Inisiatif ini akan diluncurkan secara resmi pada tahun 2026 sebagai bagian integral dari program unggulan Pemprov NTB yang baru.
Yakni Desa Berdaya, yang mencakup sekitar 18 item kegiatan.
Sekretaris Dinas Perdagangan NTB Hery Agustiadi menjelaskan, Desa Ekspor merupakan salah satu fokus utama Dinas Perdagangan NTB.
Tujuannya adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat agar komoditas unggulan yang dimiliki desa mampu menembus pasar internasional.
“Melalui desa ekspor, kami ingin memperkuat kapasitas masyarakat agar komoditas unggulan yang dimiliki desa bisa menembus pasar internasional,” ujar Hery.
Hery menuturkan, konsep ini bukanlah barang baru bagi NTB.
Sebelumnya, rintisan serupa telah berjalan dengan nama Desa Devisa yang tersebar di beberapa kabupaten, seperti Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.
“Sekarang inisiatif tersebut akan diperkuat dan diperluas cakupannya dengan dukungan lintas sektor,” sambungnya.
Saat ini, Dinas Perdagangan NTB berkoordinasi intensif dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melakukan pemetaan wilayah.
Fokusnya adalah menjadikan desa yang memiliki potensi ekspor tinggi.
Sekaligus menyasar desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem untuk intervensi maksimal.
“Kami sedang berkoordinasi dengan Bappeda NTB untuk pemetaan wilayah. Fokusnya adalah menjadikan desa dengan potensi ekspor sekaligus menyasar desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Tidak semua desa bisa ditetapkan menjadi Desa Ekspor.
Pemilihan harus didasarkan pada potensi komoditas yang layak ekspor. Seperti mete, kemiri, dan hasil bumi lainnya yang telah terbukti menembus pasar global.
“Kita melihat dari sisi komoditas, potensi sumber daya alam, hingga kesiapan masyarakatnya. Dari hasil pemetaan itu nanti kita tentukan mana yang layak dikembangkan,” tambahnya.
Hery memperkirakan, jumlah Desa Berdaya yang akan diintervensi oleh pemerintah mencapai sekitar 360 desa di seluruh NTB.
Sebagian di antaranya akan difokuskan menjadi Desa Ekspor.
Untuk memastikan keberhasilan program ini, NTB menggandeng pihak luar.
Komunikasi telah dijalin dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk dukungan pendanaan dan pendampingan teknis.
“Kami sudah minta LPEI untuk membuat kajian teknis, termasuk pola sharing pembiayaan dan pendampingannya. Karena untuk membangun desa ekspor tidak cukup hanya mengandalkan APBD,” jelas Hery.
Pihaknya menekankan, kesiapan desa ekspor harus mencakup tiga aspek penting.
Di antaranya, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produksi.
Tiga aspek ini harus dipastikan agar produk lokal mampu bersaing dan memenuhi permintaan pasar global secara berkelanjutan.
“Inilah semangat NTB makmur dan mendunia, bahwa desa harus menjadi bagian dari rantai nilai global,” pungkas Hery.
Editor : Siti Aeny Maryam