LombokPost – Struktur penerimaan pajak di NTB saat ini masih menunjukkan ketergantungan kuat pada sektor pemerintah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra) Samon Jaya membeberkan, 45 persen kontribusi penerimaan pajak daerah atau lebih dari Rp 1 triliun, bersumber dari belanja pemerintah.
Kondisi ini menandakan perlunya upaya keras untuk menggerakkan sektor nonpemerintah.
Sektor perdagangan baru menyumbang 15 persen, atau tiga kali lipat di bawah kontribusi pemerintah. Sementara jasa keuangan menyumbang 7 persen, akomodasi dan minuman (pariwisata/hotel) menyumbang 5,36 persen.
“Kita mendorong sebenarnya, pihak non pemerintah,” ujarnya.
Samon menyoroti pertanian, sektor potensial penerimaan pajak lainnya. Sektor pertanian memiliki 11.000 Wajib Pajak, namun kontribusinya terhadap pajak hanya 0,12 persen.
Hal ini, menurutnya dikarenakan produk pertanian lokal belum dikembangkan menjadi produk premium dengan nilai jual tinggi.
"Pertanian ini belum menjadi produksi yang menjadi premium," katanya.
Ia mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama mendorong inovasi pertanian.
Dirinya mencontohkan seperti penanaman padi varietas unggul layaknya di Jepang, atau pengembangan semangka dengan tingkat kemanisan (brix) tinggi.
“Kemudian coba lihat perikanan dan kelautan, tapi kontribusinya 0,41 persen,” bebernya.
Meski begitu, kabar menggembirakan datang dari sektor pariwisata.
Sektor akomodasi dan minuman masuk lima besar penyumbang pajak dengan 5,36 persen.
Peningkatan penerimaan dari hotel bahkan mencapai 100 persen dari Rp 56 miliar (2023) menjadi Rp 101 miliar (2024), dan diprediksi naik 25 persen pada 2025.
"Saya melihat (potensi) NTB lebih daripada Bali," ujarnya.
“Kami mendorong terus berita-berita positif yang menjadi spirit untuk membangun pariwisata di sini,” tandasnya.
Editor : Marthadi