Mengingat sektor ini tumbuh cepat dan diminati, pihaknya menyiapkan agenda Licensing Day sebagai forum konsultasi dan pendaftaran legalitas bagi pelaku usaha gadai.
“Kami berharap pegadaian-pegadaian ilegal datang ke Licensing Day untuk mengurus izin. Karena tahun depan penertiban sudah kita jadwalkan,” tegas Rudi.
Pendekatan persuasif ini dianggap penting sebelum OJK menerapkan sanksi administrasi maupun pidana.
Maraknya pegadaian ilegal dikhawatirkan dapat berdampak pada kerugian masyarakat. Mulai dari bunga besar, penyitaan aset tanpa prosedur, hingga praktik eksploitasi ekonomi.
“Masyarakat harus menggunakan layanan gadai yang sudah terdaftar dan diawasi,”sambungnya.
Selain itu, OJK juga mendorong literasi keuangan agar masyarakat memahami cara memverifikasi legalitas lembaga keuangan.
Hal ini dianggap penting mengingat NTB tengah mengalami kenaikan signifikan dalam transaksi keuangan digital serta permintaan pembiayaan di berbagai sektor.
OJK menilai pertumbuhan berbagai sektor keuangan di NTB menunjukkan tren positif. Namun tetap harus diimbangi dengan aspek legalitas, tata kelola, serta mitigasi risiko.
Penertiban pegadaian ilegal menjadi satu dari sejumlah agenda OJK dalam menjaga stabilitas industri keuangan daerah.
Rudi memastikan OJK akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan industri jasa keuangan.
Tujuannya untuk memastikan perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas. “Tahun depan kami fokus pada penertiban, pengawasan, dan peningkatan literasi,” jelasnya.
Meski pun sektor gadai menjadi fokus penertiban, Rudi menyebut total aset lembaga jasa keuangan di NTB saat ini mencapai Rp 91 triliun. Sektor Perbankan masih mendominasi dengan kontribusi mencapai 99 persen dari total aset tersebut.
Sementara itu, aset sektor pegadaian swasta berada di kisaran Rp 698 miliar. Diikuti oleh modal ventura sebesar Rp 186 miliar, serta lembaga keuangan mikro (LKM) dan perusahaan penjaminan dengan porsi yang lebih kecil.
Kepala DJP Nusra Samon Jaya ikut mengatensi keberadaan pegadaian swasta di NTB. Pihaknya tertarik untuk berkoordinasi perihal menggiring pegadaian swasta agar segera mengurus izin.
“Hal ini akan membuat ekonomi jadi bagus dan tumbuh di NTB,” katanya.
Editor : Redaksi Lombok Post