Skema yang digagas Kementerian UMKM ini diharapkan mampu memperluas daya saing pelaku usaha di NTB dan memperkuat rantai pasok nasional.
Kepala Bidang Pembinaan UKM DKUKM NTB Baiq Yanuarlita Lestari menjelaskan, inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arah kebijakan menteri UMKM RI.
Dalam skema ini, peta kekuatan UKM nasional dibagi dalam sepuluh klaster besar setelah melewati proses identifikasi dan inventarisasi yang ketat.
"Fokus utama dari holding ini adalah penguatan UKM menengah sebagai penggerak utama. Namun, ruang bagi UKM mikro dan kecil tetap terbuka lebar untuk bergabung dalam ekosistem ini sebagai bagian dari upaya kolektif untuk naik kelas," jelasnya.
Dalam pembagian klaster tersebut, NTB dipetakan berada dalam satu zona strategis bersama Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sektor usaha spesifik yang akan menjadi unggulan masih dalam tahap pemantapan. Integrasi antarwilayah ini diharapkan mampu menciptakan skala ekonomi yang lebih besar.
Baiq Yanuarlita menjelaskan, pola kerja skema holding ini mengedepankan kemitraan strategis. UKM menengah akan bertindak sebagai pengelola usaha berskala besar.
Sementara UKM mikro dan kecil berperan sebagai penyokong rantai pasok.
"Skema ini adalah solusi atas hambatan klasik yang dihadapi pelaku usaha kecil kita. Dengan bermitra dalam satu holding, UKM kecil memiliki kepastian pasar dan standar kualitas yang lebih terjaga," terangnya.
Keberhasilan skema klaster ini sangat bergantung pada komitmen para pelaku usaha di daerah. Salah satu poin krusial yang digarisbawahi adalah keberlanjutan penyediaan bahan baku.
Menurut perempuan berhijab ini, tantangan terbesar pengusaha mikro selama ini bukanlah pada kemampuan produksi awal. Melainkan pada konsistensi pasokan dalam jangka panjang.
"Konsistensi adalah kunci agar kita bisa dipercaya dalam rantai pasok industri yang lebih besar," tandasnya.
Editor : Kimda Farida