Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, intervensi fiskal ini merupakan langkah strategis dalam merespons dinamika ekonomi regional yang fluktuatif.
“Melalui berbagai program seperti PKH dan BPNT, kita ingin memastikan kebutuhan pokok warga terpenuhi sekaligus menjaga geliat ekonomi di tingkat akar rumput tetap stabil," ujarnya.
Salah satu pilar utama bantuan yang dirasakan langsung dampaknya adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Hingga Desember 2025, pemerintah telah menyalurkan Rp 1,14 triliun kepada 2,12 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kemudian Program Keluarga Harapan (PKH), realisasinya mencapai Rp 814,23 miliar bagi 1,14 juta keluarga.
"PKH bukan sekadar bantuan uang tunai, tapi merupakan investasi sosial jangka panjang. Kita ingin kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga rentan di NTB terus membaik dari tahun ke tahun," tegas Ratih.
Pemerataan bantuan juga menyentuh hingga ke level desa melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan total serapan Rp 693 miliar untuk 771.232 penerima.
Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada kelompok paling rentan melalui Bantuan Atensi Anak Yatim Piatu (YAPI) Rp 32,79 miliar bagi 68.773 anak.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp 3,27 miliar untuk program rehabilitasi sosial yang menyasar lansia dan penyandang disabilitas. "Semua lini kita sentuh," imbuhnya.
Di sektor produktif, APBN hadir memberikan stimulus melalui subsidi pupuk senilai Rp 907,19 miliar, dinikmati 702.123 petani di NTB. Hal ini diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pangan daerah.
Untuk meringankan beban biaya hidup dan operasional usaha kecil, subsidi listrik Rp 709,28 miliar telah disalurkan kepada 5,99 juta pelanggan rumah tangga dan pelaku usaha mikro.
Di sektor pendidikan tinggi, Rp 23,13 miliar juga telah mengalir untuk mendukung mahasiswa di UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja Mataram.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra) Samon Jaya mengatakan, kinerja fiskal NTB menunjukkan tren positif menjelang tutup tahun 2025.
Hingga 18 Desember 2025, realisasi penerimaan pajak di NTB mencapai 79,5 persen dari target.
“Kontributor terbesar masih didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang mencapai Rp 1.416,62 miliar, disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM sebesar Rp 865 miliar,” jelasnya.
Secara terperinci, struktur penerimaan pajak di NTB ditopang oleh tiga jenis pajak utama. PPN Dalam Negeri menyumbang porsi terbesar yakni 33,44 persen, diikuti PPh Pasal 21 sebesar 20,17 persen, dan PPh Badan sebesar 14,54 persen.
Jika menilik dari sisi sektoral, sektor administrasi pemerintah masih menjadi "tulang punggung" dengan kontribusi mencapai 48,85 persen.
Posisi kedua, sektor perdagangan menyumbang 15,16 persen, diikuti jasa keuangan sebesar 7 persen.
"Pada bulan Desember ini, kita melihat adanya pemulihan performa PPN yang dipengaruhi oleh terjaganya daya beli masyarakat. Ini sinyal positif bagi stabilitas ekonomi kita," pungkasnya.
Editor : Kimda Farida