Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

DPD Organda NTB Sebut Penambahan Armada Kayangan-Poto Tano Bukan Solusi Tepat

Geumerie Ayu • Selasa, 13 Januari 2026 | 09:40 WIB

SANDAR: Salah satu kapal penyeberangan yang tengah di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), belum lama ini.
SANDAR: Salah satu kapal penyeberangan yang tengah di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), belum lama ini.
LombokPost – Rencana PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk menambah armada di lintasan penyeberangan Kayangan-Poto Tano mendapatkan sorotan.

Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (DPD Organda) NTB secara tegas menyatakan, penambahan kapal bukanlah solusi atas panjangnya antrean dikeluhkan pengguna jasa.

Ketua DPD Organda NTB Junaidi Kasum menegaskan, akar persoalan terletak pada minimnya infrastruktur dermaga sandar, bukan pada kuantitas kapal.

Saat ini terdapat sedikitnya 28 unit kapal yang beroperasi di lintasan tersebut. Jumlah ini dinilai sudah sangat ideal untuk melayani mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

"Penanganan yang dibutuhkan bukan penambahan kapal, tapi peremajaan. Kapal-kapal yang sering macet atau mati mesin di tengah laut itu yang harus segera diganti (peremajaan), bukan malah ditambah armadanya," tegas Junaidi, Senin (12/1).

Menurutnya, menambah kapal di tengah keterbatasan dermaga justru akan memperparah keadaan.

Kapal-kapal akan lebih lama mengapung di tengah laut menunggu giliran sandar (waiting time). Pada akhirnya merugikan waktu dan biaya operasional para sopir angkutan.

Kondisi saat ini di Pelabuhan Kayangan maupun Poto Tano, hanya mengandalkan dua dermaga aktif. Hal inilah yang menjadi penyumbat arus lalu lintas penyeberangan.

Organda mendorong agar jumlah dermaga ditingkatkan menjadi empat di masing-masing sisi.

"Kalau dermaganya tetap dua, mau ditambah berapa pun kapalnya, antrean akan tetap panjang," jelasnya.

Lebih jauh, Organda NTB meminta Pemprov NTB tidak hanya menjadi penonton. Mengingat lintasan Kayangan-Poto Tano merupakan kewenangan provinsi, Junaidi menyarankan agar Pemda terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur dermaga.

     Langkah ini dinilai strategis karena dua alasan utama. Di antaranya, kelancaran logistik dengan memutus rantai antrean yang selama ini membengkak dari 1 jam menjadi 5 jam.

Kemudian peningkatan PAD di mana pendapatan dari pengelolaan dermaga oleh daerah bisa menjadi sumber PAD baru.

"Selama ini pendapatan dermaga ASDP langsung lari ke pusat, sementara kita di daerah hanya menanggung dampak kemacetan dan kerugian ekonominya saja," kritiknya.

Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Organda NTB mendesak ASDP untuk fokus pada solusi konkret jangka pendek. Seperti pembangunan dermaga sementara atau percepatan bongkar muat, daripada memaksakan pengadaan kapal baru.

"Kalau dermaganya tetap, kapal nambah justru antreannya makin panjang," pungkasnya.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kayangan mengusulkan pengadaan satu unit armada kapal baru kepada ASDP Pusat.

Plt Manager Usaha ASDP Pelabuhan Kayangan Abrori menyampaikan, ​ dari total 28 kapal yang ada, hanya ​18 Kapal yang beroperasi aktif. Sedangkan ​10 Kapal sedang dalam masa perawatan (off-schedule).

“​Empat unit kapal sedang menjalani proses docking rutin. Sedangkan ​enam kapal lainnya masih dalam pengawasan intensif oleh regulator untuk memastikan kelaikan teknis,” ujar Abrori.

​Abrori menegaskan pengetatan pengawasan terhadap armada merupakan komitmen perusahaan terhadap aspek safety.

Kapal yang tidak memenuhi standar kelayakan secara teknis tidak akan dipaksakan beroperasi.

Editor : Jelo Sangaji
#PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) #Organda NTB #sorotan #penambahan armada #Kayangan #Poto Tano #penyeberangan