Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) NTB Iwan Hermawan menjelaskan, total pembiayaan yang dikucurkan 36 perusahaan multifinance di NTB sepanjang 2025 mencapai Rp 5,3 triliun.
“Angka ini naik tipis namun stabil dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 5,1 triliun,” ujarnya.
Menariknya, di tengah ekspansi yang agresif, risiko kredit justru berhasil ditekan. Data APPI mencatatkan NPL perbankan pembiayaan di NTB menyusut dari 2,34 persen pada 2024 menjadi 2,12 persen pada 2025.
"Secara persentase, NPL kita turun 0,22 persen. Ini indikator kuat bahwa kualitas pembiayaan di NTB semakin membaik. Masyarakat kita semakin disiplin dalam memenuhi kewajibannya," jelasnya.
Secara nominal, nilai kredit bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) juga ikut merosot. Jika pada 2024 angka NPF menyentuh Rp 119 miliar, maka di penghujung 2025 angka tersebut berhasil ditekan ke posisi Rp 114 miliar.
Iwan menganalisis, tren positif ini tidak lepas dari mulai bergeraknya roda ekonomi di sektor akar rumput. Salah satu pemicunya adalah program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mulai terasa dampaknya di NTB.
Program ini dinilai mampu membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja lokal. Ini secara otomatis meningkatkan pendapatan tetap keluarga.
"Program-program seperti ini membuat masyarakat memiliki penghasilan yang lebih terukur. Dampaknya, payment capacity atau kemampuan bayar mereka ke perusahaan pembiayaan pun meningkat," jelasnya.
Selain itu, sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi NTB tetap memberikan kontribusi besar terhadap geliat penyaluran modal. Baik untuk kendaraan produktif maupun alat mesin pertanian.
Menatap 2026, APPI NTB memasang target optimistis. NTB kini bukan lagi sekadar wilayah pelengkap, melainkan menjadi fokus ekspansi utama bagi perusahaan pembiayaan nasional.
Iwan meyakini, tren pertumbuhan selama tiga tahun berturut-turut menjadi modal kuat bagi 36 cabang multifinance di NTB untuk terus tancap gas.
Meski tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential principle), pihaknya memastikan pintu pembiayaan tetap terbuka lebar untuk mendukung geliat ekonomi daerah.
"Kami optimistis 2026 akan jauh lebih baik. NTB punya daya tarik luar biasa, dan kami siap menjadi mitra masyarakat dalam menggerakkan roda usaha maupun kebutuhan produktif lainnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala OJK NTB Rudi Sulistiyo membeberkan, data kinerja keuangan syariah di NTB saat ini menunjukkan potensi besar. Tercatat total aset perbankan syariah mencapai Rp 24,85 triliun, tumbuh 11,02 persen (YoY).
Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 16,66 triliun atau tumbuh 9,06 persen (YoY). Dan pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp 18,23 triliun.
“Perlu kami sampaikan, data kinerja keuangan Syariah di Provinsi NTB posisi Agustus 2025 menunjukkan perkembangan yang positif dan menjadi potensi yang terus kami dorong,” ujarnya.
Mayoritas pembiayaan perbankan syariah di NTB atau sebesar 86,79 persen dari total pembiayaan, masih didominasi pembiayaan konsumtif.
Dari sektor non-perbankan, kinerja perusahaan pembiayaan juga menunjukkan peningkatan sebesar 4,64 persen dengan kontribusi terhadap pembiayaan yang terus bertumbuh.
Editor : Kimda Farida