BPJPH dan Disperindag NTB Perkuat Sinergi Program Wajib Halal

LombokPost - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat sinergi dengan Disperindag NTB.

Sinergi ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaku usaha NTB terhadap pemberlakuan program Wajib Halal.

BPJPH dan Disperindag NTB membahas peta jalan implementasi sertifikasi halal. Termasuk pelatihan penyelia halal serta optimalisasi layanan digital dalam proses pendaftaran sertifikasi.

Baca Juga: LPPOM MUI Desak Pemerintah Jangan 'Lembek' ke AS Soal Aturan Sertifikasi Halal, Ada Apa dengan Kesepakatan Dagang RI-AS?

Hal ini akan menjadi syarat mutlak bagi semua produk yang beredar di pasar.

Kepala Loka BPJPH NTB Lalu Isna Syamsuri menekankan, sinergi lintas sektor merupakan kunci untuk mempercepat proses sertifikasi. Terutama bagi produk makanan, minuman, serta hasil olahan IKM yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

"Penting bagi kita untuk memastikan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia, khususnya di NTB, telah memenuhi amanat regulasi nasional terkait jaminan produk halal," tegasnya.

Baca Juga: Kemurnian Ganda, Kepercayaan Mendunia: Pipa PPR RIIFO Jadi Standar Baru Industri dengan Sertifikasi Halal dan NSF 51

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag NTB Lalu Afghan Muharor menyatakan komitmen penuh untuk mendukung program ini. Pihaknya tidak memungkiri adanya tantangan nyata di lapangan.

Ada beberapa poin krusial yang menjadi perhatian bersama. Di antaranya, masih banyak pelaku IKM yang belum memahami alur pendaftaran sertifikasi halal. Tidak hanya itu, masih adanya keterbatasan akses informasi di wilayah pelosok NTB turut disorot.

Disperindag menilai perlunya peningkatan kapasitas Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).

Baca Juga: Sertifikasi Halal Tak Boleh Asal Stempel, Gencarkan Sosialisasi ke Sekolah-sekolah

“Sinergi ini juga merumuskan strategi percepatan, termasuk pelatihan bagi penyelia halal dan optimalisasi layanan digital untuk memudahkan pendaftaran secara mandiri oleh pelaku usaha,” terangnya.

Program Wajib Halal bukan sekadar formalitas, melainkan mandat undang-undang untuk memberikan perlindungan dan keyakinan bagi konsumen. Disperindag NTB akan segera mengintensifkan sosialisasi.

Sehingga pada Oktober 2026, tidak ada lagi produk IKM dan UMKM yang terhambat pemasarannya karena kendala administratif sertifikasi.

"Kami ingin memastikan pariwisata dan industri NTB tidak hanya ramah kunjungan, tetapi juga ramah halal. Ini adalah nilai tambah kompetitif bagi produk lokal kita di pasar global," pungkasnya. (fer/r6)

Editor : Redaksi