LombokPost - Ketersediaan gas elpiji 3 kg alias gas melon berangsur stabil dan terkendali di Lombok Timur.
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN) Disperindag NTB Lalu Afghan Muharor mengatakan, pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan sejumlah pangkalan di Lombok Timur, tempat kelangkaan sempat terjadi.
Fluktuasi harga sebelumnya dipicu beberapa faktor fundamental.
Baca Juga: Kandang Ayam Gerus Stok Elpiji, 13 Ribu Gas Melon Ditemukan di 200 Kandang Ayam
Salah satunya, pertumbuhan sektor UMKM yang sangat pesat di Lombok Timur.
Menyebabkan meningkatnya volume permintaan gas subsidi.
Selain itu, terjadi perubahan perilaku konsumen rumah tangga.
Baca Juga: Peternak Nakal ‘Sedot’ Elpiji Subsidi
"Banyak keluarga kini memiliki lebih dari satu tabung gas cadangan di rumah, yang secara kolektif memengaruhi perputaran stok di pasar," bebernya, Rabu (22/4).
Mengatasi kendala tersebut, Pertamina bergerak cepat dengan meningkatkan kuota pendistribusian harian.
Pasokan gas elpiji 3kg untuk wilayah Lombok Timur yang sebelumnya berada 50 ton digenjot menjadi 80 ton per hari.
Baca Juga: Warga Sampai Pingsan Antre Gas, Aktivis Lotim Cium Aroma "Permainan" Stok Elpiji 3 Kilogram
Kuota masing-masing kabupaten/kota telah ditentukan secara ketat oleh Pertamina. Sehingga dipastikan tidak ada alih distribusi antarwilayah yang dapat merugikan salah satu daerah.
Plt Ketua Hiswana Migas NTB Reza Nurdin menegaskan, pihaknya kini memperketat mekanisme pembelian di tingkat pangkalan resmi. Hal itu untuk menekan peran pengecer yang sering memicu lonjakan harga. "Prioritas utama adalah penduduk sekitar dan pelanggan tetap," tegas Reza.
Konsumen rumah tangga dibatasi maksimal membeli satu tabung per hari. Pangkalan diminta memprioritaskan kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro di sekitar lokasi pangkalan.
Pangkalan juga dilarang mengecerkan gas menggunakan kendaraan atau menjual ke pihak ketiga. Penjualan harus dilakukan langsung di lokasi pangkalan.
Kebijakan pengetatan ini memang berdampak pada antrean yang terlihat lebih panjang di pangkalan. Namun, hal ini dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi pemerintah.
"Kami harapkan konsumen membeli langsung di pangkalan resmi. Dengan begitu, distribusi lebih merata dan harga terkendali," tambah Reza. (fer/r6)
Editor : Redaksi