LombokPost – Pasca kenaikan harga BBM non-subsidi, fenomena kelangkaan BBM subsidi mulai memicu antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kondisi ini mendapat sorotan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB yang menilai para sopir angkutan umum berada dalam posisi terjepit.
Ketua DPD Organda NTB Junaidi Kasum menyuarakankeresahan yang melanda para pengemudi. Sopir angkutan lokal mengeluhkan stok BBM subsidi di SPBU sering habis dalam waktu singkat, terutama menjelang sore hari.
Baca Juga: Kabar Gembira! Bansos Tahap 2 2026 Mulai Cair Bertahap via Kartu KKS, Aceh Jadi Pionir
Hal ini memaksa para pelaku transportasi yang berhak menerima subsidi, terpaksa merogoh kocek lebih. Mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi demi menjaga operasional tetap berjalan.
“Teman-teman sekarang rata-rata was-was. Fenomena yang terjadi di SPBU itu tiba-tiba stok habis saat sore atau Magrib,” jelasnya, Rabu (29/4).
Selain masalah ketersediaan, antrean kendaraan yang mengular di berbagai titik SPBU di NTB dinilai perlu segera ditangani. Dia khawatir jika kondisi ini dibiarkan, akan memicu kekacauan sosial dan gangguan pada distribusi barang.
Baca Juga: Seluruh Logistik GT World Challenge Asia 2026 Sudah Tiba di Sirkuit Mandalika
Junaidi juga secara tegas menolak jika skema pembatasan kuota harian seperti yang diterapkan di Pulau Jawa diberlakukan secara kaku di NTB.
Mengingat geografis NTB yang luas, kebutuhan armada angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) sangat besar.
“Kalau di NTB diberikan batas misal 200 liter untuk bus besar, itu dari Bima ke Mataram pulang-pergi tidak akan cukup. Karakteristik operasional kita berbeda dengan di Jawa,” tegasnya.
Baca Juga: DPRD Dorong PT GNE Berbenah di Bawah Direksi dan Komisaris Baru
Kondisi ini menempatkan pengusaha angkutan pada posisi dilematis. Di satu sisi, biaya operasional membengkak. Di sisi lain, menaikkan tarif angkutan secara sepihak bukan merupakan solusi.
“Kalau tarif dinaikkan, masyarakat keberatan. Namun jika kondisi subsidi seperti ini terus, anggota kami yang terpukul. Distribusi logistik dan mobilitas warga bisa terganggu jika ketersediaan BBM tidak segera diamankan,” tambah Junaidi.
Organda NTB meminta adanya pengawasan lintas sektor yang lebih ketat agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tersedia saat dibutuhkan.
Baca Juga: Gerindra Tes Ombak Pilwali Mataram, Jajaki Pasangan Muzihir-Rachman
Editor : Pujo Nugroho