LombokPost – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan sejumlah program strategis demi memperkokoh pilar ekonomi keuangan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra).
Salah satu fokus utamanya, memitigasi risiko kebangkrutan Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS), serta memperluas basis kepemilikan rekening tabungan hingga ke area pedalaman.
Kepala Kantor Perwakilan LPS II Bambang S Hidayat menjelaskan, salah satu akar masalah utama yang kerap membayangi kegagalan operasional BPR maupun BPRS adalah lemahnya tata kelola internal.
Baca Juga: 3 Alasan Ini Bikin Drakor Netflix Terbaru “Teach You A Lesson” Wajib Ditonton
Minimnya optimalisasi regulasi serta tingginya kasus fraud (kecurangan) menjadi pemicu dominan yang membuat bank sekunder tersebut gulung tikar.
LPS telah merancang program pemberian insentif berupa dukungan dan bantuan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) bagi industri BPR. Langkah digitalisasi ini difokuskan penuh pada tiga area krusial.
"Infrastruktur TI BPR yang belum memadai menjadi salah satu penyebab kebangkrutan. Karena itu, LPS merencanakan pemberian dukungan pengembangan IT yang berfokus pada perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas pelaporan, dan akselerasi digitalisasi," jelas Bambang.
Baca Juga: Kantor Desa Sampungu Hangus Terbakar, Seluruh Dokumen Ludes
Melalui intervensi ini, LPS optimis pekerjaan manual yang rentan akan kesalahan dapat direduksi.
Dampak lanjutannya adalah penguatan implementasi Good Corporate Governance (GCG), peningkatan reliabilitas data laporan keuangan, penekanan potensi fraud, serta pendongkrakan daya saing BPR di pasar.
Tidak hanya di sektor perbankan, Bambang juga menegaskan LPS kini serius mempersiapkan program penjaminan polis.
Baca Juga: Film Zombie Colony Tembus 4 Juta Penonton, Rekor Box Office Tercepat di 2026
Program tersebut bertujuan untuk memperkuat industri asuransi sebagai salah satu kontributor terbesar ekonomi.
Selain membenahi sistem perbankan, LPS juga memotret peluang besar dalam memperluas jangkauan inklusi keuangan.
Berdasarkan data pemetaan, jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening simpanan pribadi di wilayah Bali Nusra tercatat sebesar 14,3 persen.
Angka ini dinilai relatif lebih baik dan tangguh jika disandingkan dengan wilayah lain seperti Kalimantan atau Sulawesi Utara yang persentase masih bertengger di atas 20 persen.
Baca Juga: Drama Korea Terbaru Excitatio, Lee Jun Hyuk Jadi Pendeta Pengusir Setan
Saat ini pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di NTB mengalami perlambatan musiman. Hal itu akibat maraknya hari besar di Triwulan I.
Namun LPS justru melihat dinamika ini sebagai ruang bertumbuh yang menjanjikan.
LPS membagi peta sebaran kepemilikan rekening di seluruh NTB ke dalam empat kuadran.
Baca Juga: AI Ubah Cara Menonton Piala Dunia 2026, Siaran Bakal Minim Delay
Hasilnya, tingkat kepemilikan rekening dan PDB yang sudah berada di level optimal atau kuadran I baru terkonsentrasi di Kota Mataram saja.
Sementara itu, kabupaten/kota lainnya di NTB mayoritas masih tertahan di kuadran III.
"Kuadran tiga menunjukkan tingkat kepemilikan rekening yang masih terbatas dan nominal simpanan yang belum optimal digali oleh perbankan setempat. Bagi kami, ini adalah ruang untuk bertumbuh," jelas Bambang.
Baca Juga: Capaian PAD dari Kawasan Sembalun Belum Maksimal
Daerah yang berada di kuadran ini akan menjadi target prioritas bagi LPS dalam memperluas basis masyarakat menabung.
Guna mengesekusi target tersebut, LPS akan memperkuat sinergi lewat program Desa Berdaya.
Program ini nantinya akan mengintegrasikan kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang masif di wilayah pelosok.
Sehingga masyarakat pedalaman dapat melek finansial dan memiliki akses langsung terhadap institusi keuangan formal.
Editor : Akbar Sirinawa