LombokPost – Bak pisau bermata dua, nilai tukar Rupiah yang menembus angka Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi alarm sekaligus peluang emas bagi perekonomian NTB.
Badan Pusat Statistik (BPS) NTB secara terbuka mengingatkan Pemprov NTB agar tidak menyia-nyiakan momentum ini dengan meningkatkan ekspor non tambang.
Pelemahan Rupiah saat ini dinilai Kepala BPS NTB Wahyudin di satu sisi menjadi tantangan makro. Namun di sisi lain membuka keran keuntungan berlipat bagi daerah berorientasi ekspor.
Sayangnya, potensi pendapatan besar tersebut belum mampu dinikmati NTB secara optimal.
Hal itu diakibatkan masih rendahnya kontribusi komoditas di luar sektor hasil tambang non migas.
“Ekspor NTB paling besar ditopang tambang dan hasil smelter. Sementara non tambang seperti udang dan tuna eksportirnya masih skala belum besar,” ujarnya.
Baca Juga: Ruang Guru SMAN 1 Lingsar Ambruk, Polisi Pasang Garis di Tiga Titik Rawan
Struktur perdagangan luar negeri NTB saat ini dinilai masih timpang dan kurang sehat, karena terlalu bergantung pada komoditas mentah.
Tulang punggung ekspor daerah sejauh ini masih dimonopoli sektor pertambangan, serta hasil olahan fasilitas pemurnian (smelter).
Di sisi lain, sektor potensial seperti perikanan tangkap dan budi daya masih bergerak lambat di pasar internasional.
Baca Juga: Mengenal Jin Ki Joo, Petugas Wanita Tangguh di Drakor Terbaru Netflix ‘Teach You a Lesson’
Komoditas udang vaname dan ikan tuna sudah berhasil menembus pasar global.
Namun volume pengirimannya masih dinilai terlalu kecil jika disandingkan dengan dominasi sektor tambang.
"Kalau situasi global seperti ini tidak bisa dimanfaatkan, ya kita rugi sebenarnya. Dengan nilai tukar Rupiah yang melemah, otomatis kalau kita bertransaksi dan dibayar pakai dolar, kita dapat Rupiah lebih banyak saat dikonversi. Peluang ini yang harusnya dikejar," terang Wahyudin.
BPS NTB menggarisbawahi dua kendala utama yang selama ini mengganjal laju para pelaku UMKM lokal untuk go-international. Yakni regulasi standar internasional yang rigid dan minimnya diversifikasi komoditas.
Baca Juga: Pemerintah Australia Ikut Turun Tangan Bantu Kelompok Disabilitas NTB, Begini Caranya
Menembus pasar global membutuhkan pemenuhan kualifikasi yang ketat. Pelaku usaha lokal sering kali terbentur pada standarisasi mutu produk.
Serta sistem pengemasan yang belum memenuhi regulasi ketat negara tujuan ekspor.
Produk non-tambang NTB dinilai monoton dan cenderung itu-itu saja dari tahun ke tahun. Berkutat pada mutiara air laut dan udang.
Baca Juga: 3 Alasan Ini Bikin Drakor Netflix Terbaru “Teach You A Lesson” Wajib Ditonton
Sementara itu, komoditas bernilai budaya tinggi seperti kain tenun serta produk kerajinan manufaktur belum mampu berbicara banyak di kancah dunia.
Wahyudin mengakui, kelemahan mendasar daerah saat ini adalah ketidakmampuan dalam memetakan selera pasar global.
"Kain tenun itu sebenarnya sangat potensial, cuma kita masih kesulitan mencari celah pasarnya. Bagaimana proyeksi permintaan di luar negeri untuk produk tersebut, itu yang belum maksimal kita petakan bersama," bebernya.
Baca Juga: Dari Kampus ke Arena Juara, 9 Mahasiswa UBG Tunjukkan Dominasi di Kejuaraan Taekwondo.
Guna memecah kebuntuan tersebut, BPS NTB bergerak aktif dengan menjalin koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder terkait.
Bank Indonesia, hingga OPD terkait diajak duduk bersama merumuskan stimulus yang mampu memfasilitasi dan mempermudah izin ekspor bagi pelaku usaha potensial.
Langkah jemput bola dilakukan dengan memberikan edukasi dan motivasi kepada para pengusaha lokal.
Tujuannya agar berani memperluas orientasi pasar mereka, tidak hanya puas bermain di pasar domestik atau nasional.
Baca Juga: Polisi Periksa Tujuh Saksi, Kasus Pembakaran Santri di Lombok Tengah
“Kemarin saya ke perindag dan menyampaikan hal ini. Kebetulan ada pengusaha juga di sana, saya dorong langsung supaya ada komoditas-komoditas kita yang diekspor. Jangan hanya dikonsumsi di dalam negeri saja, supaya kita bisa mendapatkan nilai Rupiah yang lebih banyak dari hasil ekspor itu,” pungkas Wahyudin.
Editor : Akbar Sirinawa