LombokPost – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB menetapkan kakao sebagai komoditas prioritas dalam pengembangan ekosistem pembiayaan sektor pertanian.
Keputusan itu diambil setelah serangkaian kajian dan pemetaan komoditas unggulan di daerah.
Sebelum memilih kakao, OJK NTB mengkaji sejumlah sektor potensial. Di antaranya udang, tuna, dan rumput laut di kawasan Ekas. Selain itu, budidaya porang di Kabupaten Lombok Timur juga masuk dalam penilaian.
Baca Juga: UNIQLO Neighborhood Collaboration Batch 4, Produk UMKM NTB Mejeng di Mal
Namun, kakao dinilai memiliki ekosistem paling siap. Baik dari sisi hulu maupun hilir. Karena itu, komoditas tersebut dipilih untuk dikembangkan lebih cepat.
Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo mengatakan, hasil diskusi dengan petani kakao di Ganggelang, Kabupaten Lombok Utara, menemukan dua persoalan utama. Yakni keterbatasan modal kerja dan belum adanya pembeli tetap.
“Pertama, keterbatasan modal kerja. Kedua, ketiadaan pembeli tetap atau offtaker,” ujarnya.
Baca Juga: Sinopsis Film Horor ‘Cerita Lila’, Kisah Tragis Arwah Anak Kembar dan Rahasia Kelam Masa Lalu
Untuk mengatasi masalah tersebut, OJK tidak langsung mendorong pembiayaan. Langkah awal yang dilakukan adalah membangun ekosistem usaha dan memastikan pasar bagi hasil panen petani.
“Hasil diskusi menunjukkan sebagian petani membutuhkan akses pembiayaan dan kepastian pasar. Karena itu, kami membangun ekosistemnya terlebih dahulu,” katanya.
OJK mulai menjajaki kerja sama dengan sejumlah perusahaan pengolahan cokelat. Di antaranya Pipiltin, Adore, dan pabrik pengolahan cokelat di Bali.
Baca Juga: Lepas E4 Ramaikan Pasar SUV Listrik Indonesia
Perusahaan tersebut diharapkan menjadi mitra penampung hasil panen kakao petani NTB.
Melalui skema itu, petani dapat fokus meningkatkan kualitas produksi. Sementara perusahaan menjamin penyerapan hasil panen secara berkelanjutan.
OJK juga membuka peluang menggandeng Bank NTB Syariah dan perusahaan asuransi. Tujuannya memperkuat dukungan pembiayaan bagi petani.
Program pengembangan kakao ini akan diintegrasikan dengan program Desa Berdaya. Program tersebut merupakan salah satu agenda unggulan Pemprov NTB melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Rudi mengatakan arah kebijakan TPAKD kini selaras dengan instruksi Gubernur NTB. Fokusnya memperkuat ekonomi berbasis desa.
Dengan dukungan lembaga keuangan, perusahaan pembeli, dan pemerintah daerah, kakao diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di NTB.
Sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
Editor : Akbar Sirinawa