LombokPost – Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di NTB diproyeksikan semakin kesulitan memiliki hunian laik.
DPD Real Estate Indonesia (REI) NTB memetakan, stok rumah bersubsidi kini terancam habis pada Agustus 2026. Terutama untuk kawasan strategis penyangga Kota Mataram.
Krisis pasokan rumah subsidi ini bukan disebabkan lesunya daya beli. Sebaliknya, saat permintaan pasar domestik sedang melonjak tajam.
Para pengembang terkendala regulasi, yakni belum tuntasnya penetapan aturan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) atau Lahan Baku Sawah (LBS) dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Porprov NTB XII 2026 Dongkrak Okupansi Hotel Mataram, Hunian Kamar Tembus 80 Persen
Ketua DPD REI NTB Hery Athmaja membeberkan, ketidakpastian hukum terkait zonasi lahan ini membuat ruang gerak ekspansi pengembang tersendat.
Proyek perumahan yang mengandalkan konversi lahan sawah kini mandek, sembari menunggu ketukan palu dari Kementerian ATR/BPN.
"Stok yang ada di lapangan sudah hampir habis. Hitungan kami, khusus untuk wilayah Mataram dan sekitarnya, Agustus ini sudah habis. Jadi konsumen kini tidak punya banyak pilihan selain berebut sisa stok yang ada sebelum benar-benar kosong," ujar Hery.
Demi menjaga kelangsungan bisnis dan menyelamatkan omzet, sebagian pengembang bergerak cepat mengubah haluan geografis proyek mereka.
Baca Juga: BTS Guncang Stadion New Jersey dengan "Dynamite" di Panggung Halftime Show Final Piala Dunia 2026
Mengingat lahan sawah di Lombok terkunci regulasi ketat LBS, para pelaku usaha terpaksa mengalihkan investasi ke kawasan non-sawah.
Pilihan realistis saat ini, membidik lahan di pelosok Lombok hingga potensi pasar baru di Pulau Sumbawa dan Bima.
Di sana, aturan tata ruangnya masih menyisakan ruang bagi sektor properti. Namun konsekuensinya, jarak tempuh menuju pusat kota akan semakin jauh.
Mandeknya proyek pembangunan perumahan subsidi ini dipastikan bakal memicu efek domino terhadap perekonomian NTB.
Properti selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi riil dan penyerap tenaga kerja lokal. Sektor ini terancam mengalami perlambatan omzet yang signifikan.
Ketika pasokan unit baru menipis sementara permintaan pasar tetap berada di grafik tertinggi. Dikhawatirkan akan membuat harga tanah dan hunian bekas di pasaran terkerek naik dan semakin sulit dijangkau masyarakat kecil.
Baca Juga: Mahasiswa Fakultas Hukum UMMAT Nurhamdi Said Raih Emas Pencak Silat Porprov NTB
REI NTB mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk segera mengurai benang kusut sinkronisasi RTRW dan LBS ini. Tanpa adanya kepastian hukum lahan, investasi properti di NTB akan terus tertahan.
Pendapatan daerah dari sektor pajak perumahan ikut merosot, dan impian ribuan keluarga muda di NTB untuk memiliki rumah sendiri terancam kandas.
Editor : Akbar Sirinawa
Sumber : Lombok Post