LombokPost-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan skema pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menjaga pembangunan daerah di tengah penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH). Melalui skema ini, pemerintah daerah dapat memperoleh pembiayaan dari PT SMI untuk mendukung pembangunan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kemenkeu akan mengerahkan PT SMI untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Nanti kita akan mengerahkan SMI untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah di mana pemerintah daerah bisa semacam meminjam uang dari SMI,” ujar Purbaya dalam rapat dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (14/9).
Baca Juga: Menkeu Purbaya Buka Peluang Anggaran MBG Dipangkas Lagi, Bisa di Bawah Rp 270 Triliun
Menurut Purbaya, pembayaran pembiayaan nantinya dilakukan pemerintah pusat dengan mengurangi anggaran DBH pemerintah daerah secara bertahap dalam beberapa tahun berikutnya.
Skema itu ditujukan agar pembangunan daerah tetap berjalan meski DBH mengalami penyesuaian. Pemerintah juga dapat menjaga kesinambungan fiskal karena pengurangan DBH tidak dilakukan sekaligus dalam satu tahun.
“Jadi pembangunan daerah tidak akan terganggu sementara kesinambungan kami juga tetap terjaga karena kalau kami kurangi 1 tahun sekaligus, jelas itu pasti akan memengaruhi defisit dan kita membuat akhirnya menjadi tidak berkesinambungan,” ujarnya.
Purbaya menilai skema pembiayaan itu dapat memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap menjalankan pembangunan tanpa memberikan tekanan fiskal terlalu besar kepada pemerintah pusat.
Namun, program itu masih baru dan belum disosialisasikan secara utuh kepada pemerintah daerah. Purbaya meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membantu menyampaikan skema pembiayaan itu kepada pemerintah daerah.
“Jadi kami nanti mungkin butuh bantuan DPD juga, bapak-bapak ibu-ibu untuk membantu kami menyosialisasi, menyosialisasi dengan daerah, sehingga daerah kita bisa tenang, bisa membangun infrastruktur buat daerahnya,” ucapnya.
Purbaya juga memastikan PT SMI merupakan lembaga profesional yang akan mengawasi pembangunan yang dibiayai melalui skema itu.
“Yang jelas kan SMI adalah lembaga yang profesional, sehingga pembangunannya akan diamati terus dengan teliti dari waktu ke waktu, sehingga proyek yang disenyalakan bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Editor : Akbar SirinawaSumber : jawapos.com